Hakim Sarpin Rizaldi mengabulkan gugatan praperadilan Komjen Budi Gunawan (BG). Salah satu alasan Sarpin, kasus yang disangkakan pada BG pada 2003 dan 2006 masih berstatus eselon dua bukan penyelenggara negara.

"Kita hormati hakimnya, saya rasa hakimnya punya keberanian moral untuk tidak mengikuti tekanan kiri kanan bawah atas. Dia tunduk pada nuraninya," kata Jimly.

Hakim tunggal Sarpin Rizaldi memutuskan status tersangka Komjen Budi Gunawan tidak sah. KPK saat ini belum akan bersikap untuk melanjuti kasus dugaan rekening gendut Komjen Budi Gunawan.

KY menganggap putusan praperadilan Komjen Budi Gunawan (BG) menyalahi aturan KUHAP. Rencananya, KY akan melakukan klarfikasi terhadap isi putusan yang diketok oleh hakim Sarpin Rizaldy.

Meski putusan hakim Sarpin itu bisa dijadikan contoh untuk pembelaan, namun Bambang Widjojanto tak akan mengajukan praperadilan terkait status tersangka yang disematkan Bareskrim Mabes Polri kepadanya.

Pihak Polri menyatakan akan tetap memberikan pendampingan hukum pada Komjen Budi Gunawan jika KPK melakukan upaya hukum lanjutan terkait dikabulkannya gugatan praperadilan BG.

Hakim tunggal praperadilan Budi Gunawan, Sarpin Rizaldi akhirnya memutuskan status tersangka Komjen Budi Gunawan oleh KPK tidak sah. Putusan ini sudah diprediksi banyak kalangan, terlebih terkait rekam jejak hakim Sarpin yang sempat dipertanyakan. 

PN Jakarta Selatan mengabulkan sebagian gugatan praperadilan Komjen Budi Gunawan dan menyatakan penetapan tersangka KPK tidak sah. KPK belum mengambil sikap sampai menerima salinan putusan lengkap dari PN Jaksel.

KPK belum mengambil sikap atas putusan praperadilan yang mengabulkan gugatan pihak Komjen Budi Gunawan. Namun KPK menghormati putusan itu.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani berpendapat tidak ada alasan bagi Presiden Jokowi untuk tidak melantik Komjen Budi Gunawan menyusul dikabulkannya gugatan praperadilan BG. Pendapat ini disanggah oleh akademisi UGM Arie Sujito.