Bertambah lagi kasus Nazaruddin Cs. Melalui perusahaan PT Buana Ramosari Gemilang, Nazaruddin diduga bermain dalam proyek pengadaan alat bantu mengajar di Kemennkes pada 2010 dengan nilai proyek Rp 417 miliar.

KPK tidak memberi waktu lama untuk Muhamad Nazaruddin mangkir dari pemeriksaan kasus suap Wisma Atlet. KPK kembali memanggil mantan Bendahara Umum PD ini untuk diperiksa Kamis (16/6) nanti.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengklarifikasi. Dia mengaku tidak pernah membuat pernyataan yang menyerang Nazaruddin, mantan bendahara Partai Demokrat (PD).

Politisi PDIP Pramono Anung menanggapi adem ayem sentilan Nazaruddin yang membandingkan pemanggilannya dengan pemanggilan Megawati oleh KPK. Bagi Pramono, pemanggilan Nazaruddin dan Megawati sangat berbeda.

Kasus Nazaruddin yang menjadi sorotan publik adalah santapan empuk bagi politisi non Partai Demokrat. Tak ketinggalan pula Wakil Ketua DPR Pramono Anung dan mantan Ketua Umum DPP Golkar Jusuf Kalla.

Isu demi isu menerpa Partai Demokrat. Salah satunya adalah isu tentang kongres luar biasa (KLB) terkait kasus yang menimpa M Nazaruddin. Jika KLB digelar malah memperlihatkan kerapuhan Demokrat.

Organisasi sayap Golkar, Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), mendukung Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie menjadi calon presiden pada tahun 2014. Alasannya, Ical mengembangkan ideologi Pancasila daripada neoliberalisme.

"‎​Isu kasus Nazaruddin sudah sangat merugikan, tetapi muncul dan tampilnya orang-orang yang terus mengacungkan jempol dan mengapit Nazaruddin secara berulang-ulang di TV, sungguh konyol dan tragis," ujar Sekretaris DK PD, Amir Syamsuddin.

Partai Golkar secara signifikan mendapat meraih simpati publik. Terbukti, dari survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia, partai berlambang beringin tersebut menduduki urutan teratas dalam perolehan suara. Apa tanggapan Wakil Ketua Umum Golkar Agung Laksono?

Terdengar wacana Kongres Luar Biasa (KLB) menyusul terjadinya keretakan dalam tubuh Partai Demokrat (PD) terkait kasus yang menimpa mantan bendahara umum M Nazaruddin. Namun Wasekjen PD Ramadhan Pohan membantah keretakan tersebut.