Kejagung telah menerima SPDP untuk lima tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM. Total ada lima SPDP untuk masing-masing tersangka dari kepolisian.

Kisruh KPK dengan Polri atas kasus dugaan korupsi simulator SIM mendapat perhatian banyak pihak. Menurut direktur advokasi PSHK Ronald Rofiandri, wewenang penyidikan dilakukan oleh KPK.

Polri memberikan hak jawab ke Majalah Tempo edisi 23-29 April soal 'Sim Salabim Simulator SIM'. Dalam hak jawab itu Polri menyebut tak ada korupsi di kasus simulator SIM. Tapi kenapa kini ada?

Polri kini mengebut penyidikan kasus dugaan korupsi di kasus simulator SIM. Bahkan 31 Juli lalu langsung menetapkan 5 tersangka. Merunut ke belakang, ternyata Polri pernah menyebut tak ada korupsi di kasus itu.

Wakil Ketua MPR Hadjriyanto Y Tohari mempertanyakan alasan Polri berkukuh ikut menyidik perkara dugaan korupsi proyek pengadaan simulator SIM. Hadjriyanto tetap mendukung KPK menangani perkara ini.

Polri bersikeras menyidik dugaan korups di Korlantas Mabes Polri. Mabes Polri meminta KPK saling berbagi barang bukti dalam kasus ini. Jika tidak, Polri akan menyita barang bukti yang dibawa KPK.

Penyidik Polrestabes Bandung segera memanggil anggota Korlantas AKBP TR yang dilaporkan telah memukul Bos PT ITI Sukotjo S. Bambang menggunakan sandal. Polisi sudah memeriksa sembilan orang saksi dalam kasus ini. 

Kasus pemukulan Bos PT ITI Sukotjo S. Bambang oleh anak buah Irjen Djoko Susilo, AKBP Teddy, masih dalam proses penyidikan di Polrestabes Bandung. 

Polisi tengah menjadi sorotan akhir-akhir ini karena salah satu jenderalnya menjadi tersangka kasus dugaan korupsi simulator SIM kala menjadi Kepala Korlantas. Tetapi jangan pukul rata, tidak semua polisi, terutama polantas, bermental korup.

Koalisi beberapa LSM antikorupsi juga mendesak Polri tak ikut menyidik kasus simulator SIM. Mereka membeberkan beberapa kasus korupsi yang hingga saat ini terbengkalai di Kepolisian.