Institusi Polri menjadi elemen yang paling banyak diadukan masyarakat ke Komnas HAM karena kasus penyiksaan saat penyidikan dan lainnya. Atas hal ini Komnas HAM mendesak agar pemerintah segera membentuk UU Anti Penyiksaan.

Video sosok seorang pria yang mengaku bernama Abu Jandal mengajak siapapun untuk menjadi militan ISIS dinilai Komnas HAM tak akan laku. 

Komnas HAM mencatat sepanjang 2014, sejumlah masalah HAM aktual masih menjadi perhatian masyarakat. Masalah-masalah yang belum terselesaikan itu dari Munir hingga Pilkada. 

Polri sebagai institusi penegak hukum rupanya menduduki posisi nomor satu sebagai institusi yang paling sering diadukan masyarakat ke Komnas HAM. Isi aduan itu antara lain kekerasan dalam proses penyidikan. 

Pihak TNI akan tetap melakukan penertiban perumahan di Kompleks Batalyon Siliwangi, Cawang, Jakarta Timur. Pihak TNI menegaskan kompleks perumahaan tersebut harus dilakukan poenertiban karena sudah bergeser dari fungsi awal pembangunannya.

Memasuki bulan keempat di tahun 2014, Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Kementerian Agama dan 16 organisasi keagamaan lain mencanangkan gerakan seruan nasional untuk menghapus stigma dan diskriminasi terhadap mantan pasien kusta di Indonesia.

Kematian Kopka Andik Pria Dwi Harsono mendapat perhatian. Denpom V/Brawijaya dituntut profesional dalam menangani kematian ajudan Dandim Lamongan yang diduga disebabkan penganiayaan.

‎Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan tertutup dengan ketua umum PBNU Said Aqil Siradj dan beberapa pengurus pada Rabu (24/12) kemarin. Said Aqil membeberkan isi pertemuan selama sekitar 45 menit itu dalam acara Haul Gus Dur ke-5 malam ini.

Universitas Gadjah Mada (UGM) menyesalkan kasus pembubaran pemutaran film Senyap (The Look of Silence) di kampus Fisipol oleh sekelompok orang dan ormas. Pembubaran tersebut telah mencederai makna dan substansi kebebasan akademik.

Setidaknya ada 7 kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang hingga kini belum ada titik terangnya. Karena itu, Ketua Komnas HAM Hafid Abbas berharap pemerintahan Jokowi memberi kejelasan penyelesaian atas kasus-kasus tersebut.