Sepuluh fraksi dalam pandangan mini memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pimpinan KPK. Namun, masih ada beberapa catatan yang diberikan sejumlah fraksi.

Pembahasan Peraturan KPU soal Pilkada antara KPU dan DPR tidak kunjung mencapai titik temu. Satu peraturan yang masih jadi perdebatan adalah tentang pencalonan akibat adanya dualisme kepengurusan di PPP dan Golkar.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengungkap adanya surat dari anggota fraksi yang juga Sekjen Golkar kubu Agung Laksono, Zainuddin Amali.‎ Surat itu dimaknai Bambang bukti pengakuan terhadap dirinya sebagai pimpinan fraksi yang sah.

Ketua DPR Setya Novanto diancam dipecat dari keanggotaan partai oleh Partai Golkar kubu Agung Laksono‎. Bila itu terjadi, maka Pimpinan DPR akan dikocok ulang karena Novanto tak bakal bisa lagi menjabat Ketua DPR.

Para petinggi Koalisi Merah Putih (KMP) mengadakan pertemuan di kediaman Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz.

Hari ini Partai Golkar kubu Agung Laksono telah resmi melayangkan Surat Peringatan tingkat 2 (SP-2) ke kader Golkar yang menduduki jabatan Ketua DPR, yakni Setya Novanto. Ini karena Novanto telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) rotasi Fraksi Golkar di DPR yang didalangi kubu Aburizal Bakrie (Ical).

Partai Golkar kubu Agung Laksono mewacanakan mosi tidak percaya kepada Pimpinan DPR yang telah mensahkan Surat Keputusan (SK) rotasi Fraksi Golkar di DPR yang didalangi kubu Aburizal Bakrie. Pimpinan DPR santai menanggapi wacana itu. 

Waketum Golkar, kubu Agung Laksono, Yorrys Raweyai mengkritik langkah Ketua DPR Setya Novanto yang menerbitkan SK perubahan penempatan anggota Fraksi Golkar yang diajukan kubu Aburizal Bakrie

Waketum Golkar, kubu Agung Laksono, Yorrys Raweyai menganggap dukungan dari keluarga Cendana ke kubu Ical sudah tidak ada pengaruhnya. "Ada dukungan dari keluarga Cendana, lalu bisa apa?" sindir Yorrys.

Panja Komisi III kembali melanjutkan pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelaksana tugas Pimpinan KPK. Dalam rapat hari ini, Panja menghadirkan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dan Jaksa Agung Prasetyo.