SK Gubernur DKI Jakarta yang mengatur bahwa Wagub DKI memimpin 12 lembaga, termasuk sejumlah lembaga Islam, dipermasalahkan FPI. Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI terpilih Jokowi akan mengganti SK terkait jika memang merugikan banyak pihak.

FPI memprotes SK Gubernur DKI Jakarta yang mengatur bahwa Wagub DKI memimpin 12 lembaga, termasuk sejumlah lembaga Islam. Namun itu adalah SK gubernur yang lama, belum tentu Jokowi akan menerapkan hal serupa.

Gara-gara takut dipidana, Komaz menggugat UU Pengelolaan Zakat ke MK. Namun pemerintah berkilah bahwa ketentuan pidana itu dibuat demi menciptakan pengelolaan zakat yang profesional.

Ratusan orang dari FPI berdemo di depan Gedung DPRD DKI. Mereka memprotes SK Gubernur DKI Jakarta yang mengatur wagub juga memimpin lembaga-lembaga Islam. Mereka mempertanyakan SK tersebut menyusul terpilihnya Ahok sebagai wagub DKI.

Keraguan terhadap pengaplikasian hasil Munas Alim Ulama dan Konbes NU banyak bermunculan di tengah publik. PBNU yakin seluruh rekomendasi bagi pemerintahan Presiden SBY itu bisa distimulasi dengan peran para politisi PKB.

Hati-hati menjadi amil (pengumpul) zakat. Sebab jika tidak meminta izin kepada pejabat terkait, bisa-bisa niat baik menegakkan rukun iman dalam agama Islam ini malah berujung di penjara.

PT Pos Indonesia dan Rumah Zakat menjalin kerjasama dengan meluncurkan Weselpos Rumah Zakat. Lewat program itu, masyarakat bisa membayar zakat, sedekah hingga kurban di kantor pos terdekat. Layanan itu gratis.

Bagi yang ingin menyalurkan zakat, infaq atau sedekah, bahkan kurban, kini anda bisa melakukannya di kantor pos terdekat lewat layanan Weselpos Rumah Zakat.

Penerimaan pajak yang dikorupsi oleh oknum pegawai pajak, menjadi perhatian serius Nahdlatul Ulama (NU). Bila masih ada kasus korupsi pajak, NU mendorong warganya mogok bayar pajak. Apa kata Ditjen Pajak?

"Pajak ini sekarang mulai dari pemungutan, pengelolaan dan penggunaan sudah tidak benar. Maka NU anjurkan jangan bayar pajak," ancam Ketua Tanfidziyah NU, Slamet Effendi Yusuf.