Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar melakukan uji materi UU Pencucian Uang. MK akan menyidangkan uji materi itu usai persidangan sengketa Pilpres 2014.

Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dit Tipikor) masih mendalami kasus dugaan suap yang membelit perwira menengah Polda Jabar yang menerima Rp 5,1 miliar dari tersangka judi online. Apakah AKBP MB memeras atau disuap?

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar melakukan uji materi UU Pencucian Uang. Akil menilai ada yang tak adil dalam UU itu. Apa kata KPK? 

MA menghukum KPK untuk membayar Rp 100 juta kepada mantan hakim Syarifuddin di kasus korupsi. Hal itu disayangkan karena keabsahan penyitaan merupakan ranah praperadilan, bukan ranah gugatan perdata.

Sejak Februari 2012, KPK telah menetapkan M Nazaruddin sebagai tersangka kasus TPPU. Namun hingga kini perkara itu belum juga disidangkan. Pimpinan KPK meminta gelar perkara atau ekspos kasus ini segera dilakukan.

Mantan Ketua MK Akil Mochtar mengajukan uji materi UU 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang ke Mahkamah Konstitusi (MK). KPK tak ingin berkomentar banyak terkait permohonan Akil tersebut.

Ketua MK, Hamdan Zoelva, angkat bicara seputar langkah Akil Mochtar yang mengajukan uji materi UU TPPU ke MK. Ia menjamin tidak akan memberikan perlakukan khusus untuk Akil.

Mantan Ketua MK Akil Mochtar kini menjadi pemohon di mahkamah yang pernah dipimpinnya. Pria yang divonis bersalah dalam kasus suap sengketa Pilkada ini mengajukan uji materi UU 8 Tahun 2010 tentang TPPU.

Tim penyidik KPK pada Kamis (7/8) kemarin melakukan penggeledahan di rumah pribadi Bupati Karawang Ade Swara. Berbekal dokumen yang didapatkan penyidik dari penggeledahan itu, KPK bisa lebih jauh mengembangkan kasus pemerasan tersebut.

Bupati Karawang Ade Swara ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait pemerasan terhadap pihak swasta. Penyidik terus mengembangkan kasus ini dan tak menutup kemungkinan Ade disangkakan terlibat pencucian uang.