Delapan anggota Badan Kehormatan (BK) DPR bertandang ke Yunani untuk belajar soal etika. Namun, tidak lama lagi mereka akan diganti menyusul perombakan seluruh anggota BK atas kesepakatan pimpinan Dewan. Sia-siakah kunjungan itu?

Kepolisian Daerah Metro Jaya menangkap 5 oknum anggota polisi yang diduga melakukan pemerasan terhadap seorang germo. Lima oknum tersebut kini sudah ditahan di Mapolda Metro Jaya.

Kisruh internal mencuat begitu rupa di BK DPR sejak kepulangan sejumlah anggota BK dari kunker ke Yunani. Yang mendesak dilakukan adalah menyelesaikan konflik internal, sedangkan soal penonaktifan dibicarakan kemudian.

Terkait pemberitaan yang bersumber dari Dewan Pers mengenai isu pemerasan, penjatahan, dan jual beli saham PT Krakatau Steel (KS) yang diduga melibatkan beberapa wartawan, redaksi detikcom telah mengambil sikap sebagai berikut.

Terkait pemberitaan yang bersumber dari Dewan Pers mengenai isu pemerasan, penjatahan, dan jual beli saham PT Krakatau Steel (KS) yang diduga melibatkan beberapa wartawan, redaksi detikcom telah mengambil sikap. Berikut sikap detikcom.

Kapolres Sumenep, AKBP Susanto tampaknya tidak main-main dengan anggotanya yang terbukti melakukan kesalahan, bakal dicopot dari keanggotaan sebagai polri.

Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri telah selesai melakukan pemeriksaan kode etik terhadap mantan Kepala Rutan Brimob Kompol Iwan Siswanto dan 8 penjaga lainnya. Hingga saat ini, Propam belum berencana memeriksa atasan Iwan.

Selain diproses secara pidana, mantan Kepala Rutan Brimob Kompol Iwan Siswanto dan 8 penjaga juga diproses pelanggaran kode etik oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam). Hingga saat ini sidang kode etik untuk Kompol Iwan masih belum ada jadwal.

Indonesia Police Watch (IPW) menilai kasus Gayus Halomoan Tambunan bagai gurita yang mencengkeram bangsa Indonesia. Kasus tersebut adalah hasil kolusi antara mafia hukum dengan mafia pajak.

Belajar dari kasus Gayus Tambunan, Ditjen Pajak memperketat pengawasan dan evaluasi aparatnya. Sehingga ke depan tak ada lagi kongkalikong aparat dengan wajib pajak.