Guru Besar Hukum UGM Denny Indrayana tak memenuhi panggilan Bareskrim Polri. Denny memiliki alasan kuat yakni ikut patuh pada instruksi Jokowi agar kriminalisasi pada KPK dan pendukungnya disetop.

Presiden Joko Widodo melalui Mensesneg Pratikno meminta Polri untuk menghentikan kriminalisasi terhadap KPK dan para pendukungnya. Korps Tri Brata ini harus menaati perintah Presiden, karena berada di bawah rantai komdando sang kepala negara.

Mensesneg Pratikno sudah menyampaikan permintaan Presiden Jokowi. Agar Polri menyetop kriminalisasi pada KPK dan para pendukungnya. Wakapolri Komjen Badrodin Haiti yang juga calon Kapolri diharapkan ikut.

Tim pengacara ‎mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mempersilakan publik untuk menilai ada atau tidaknya kriminalisasi dalam kasus dugaan korupsi proyek Payment Gateway. Proses perkara Denny terkesan sangat cepat prosesnya.

Tak hanya Denny Indrayana, tetapi Yunus Husein dan juga Bambang Widjojanto (BW) merapat ke Istana. Mereka bertemu dengan staf khusus Presiden Jokowi.

Mantan Wamenkum HAM Denny Indrayana sedianya dipanggil oleh Bareskrim hari ini terkait kasus payment gateway. Namun dirinya tak hadir karena berbagai pertimbangan dari rekannya sesama pendukung KPK.

Mantan Wamenkum HAM Denny Indrayana menyambangi Kantor Kementerian Sekretariat Negara. Dia akan membicarakan mengenai kriminalisasi terhadap aktivis antikorupsi.

Keberadaan Kombes Victor Edi Simanjuntak saat penangkapan Bambang Widjojanto dipersoalkan Ombudsman RI. Victor kini dimutasi menjadi Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirtipid Eksus).

Mabes Polri membantah jika dianggap mencari-cari kesalahan dalam perkara dugaan kasus korupsi proyek Payment Gateway dengan target eks Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana.

Seskab Andi Widjajanto menegaskan Inpres Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi 2015 tak akan membatasi peran KPK. Bagaimana Inpres yang pernah dikeluarkan oleh Presiden sebelumnya, SBY?