DPR saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan uji publik terhadap RUU Pornografi yang rencananya akan disahkan pada 23 September melalui rapat paripurna DPR. Uji publik ini ditanggapi beragam oleh masyarakat.

Menkum HAM Andi Mattalatta tidak mempersoalkan alamat PKB di Jl Sukabumi, Menteng, Jakarta Pusat. Menanggapi ini, Gus Dur tidak percaya dan langsung 'panas'.

Entah sudah yang ke berapa kali Gus Dur menyerang Menkum HAM Andi Mattalatta. Kali ini Gus Dur menuding Andi Mattalatta sebagai pembohong gara-gara persoalan alamat DPP PKB.

Pemerintah meminta MK menolak judicial review UU No 2/Pnps 1964 tentang cara pelaksanaan hukuman mati terhadap Amrozi cs. Alasannya, hukuman mati pasti menimbulkan sakit namun bukan penyiksaan.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kubu Gus Dur merasa dicurangi oleh Menkum dan HAM serta KPU. Jika hal ini tetap dibiarkan, maka DPP PKB Kubu Gus Dur mengancam untuk golput.

Gus Dur menggugat KPU, Menkum HAM dan Presiden SBY. Selain akan  menambah persoalan dan musuh, gugatan Ketua Dewan Syuro DPP PKB itu dianggap salah alamat.

Gus Dur menginstruksikan kepada pendukungnya untuk mengepung kantor-kantor KPU yang ada di seluruh Indonesia. Menkum HAM kaget mendengar ancaman itu. Astaghfirullah.

Menkum HAM menyarankan agar pegawai negeri yang terkena pidana tidak lagi mendapat gaji dan diberhentikan. Jika itu terjadi di departemen yang dipimpinnya, Menkum HAM berjanji akan menindak tegas.

Anggota FPG DPR Yuddy Chrisnandi mengusulkan politik uang dalam konvensi capres Partai Golkar harus dieliminir. Salah satu caranya dengan biaya konvensi ditanggung oleh DPP Partai Golkar.

PKB kubu Gus Dur menggugat Menkum HAM Andi Mattalata karena merasa dizalimi. Andi pun tak habis pikir atas gugatan itu karena tidak merasa bersalah.