Kejati Jabar menyatakan sudah menerima surat dari Walikota Bandung Dada Rosada soal pelepasan haknya sebagai kepala daerah untuk diperiksa terkait kasus bansos. Namun Pemkot Bandung menyatakan belum mengetahui soal surat itu.

Kejati Jabar tampaknya tak perlu menunggu izin presiden, untuk memeriksa Walikota Bandung Dada Rosada sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi bansos. Dada sudah mengirimkan surat ke Kejati soal pelepasan haknya sebagai kepala daerah.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengingatkan warga, agar waspada terhadap bantuan sosial dari kepala daerah yang masih menjabat jelang pemilukada. Yang akan menjelang Pemilukada DKI.

Pelelangan terbatas dalam pengadaan mesin jahit dan sapi tahun 2006 oleh Departemen Sosial Kemungkinan hanyalah sekedar formalitas. Demikianlah yang terungkap dalam lanjutan persidangan di Tipikor.

Saksi Nurcholis Hasan mengakui usulan nama PT Lasindo digelontorkan oleh terdakwa Yusrizal. Namun Yusrizal tidak mengatakan nama perusahaan itu langsung melainkan menyebutkan nama pemilik PT Lasindo, Musfar Azis.

R yang kini mendekam di sel bakal mengajukan pengalihan penahanan jadi tahanan kota kepada Kejati Jabar. Ia salah satu dari 5 tersangka kasus dugaan korupsi bansos Pemkot Bandung yang sudah dijebloskan ke Rutan.

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat kembali menahan dua tersangka dana bantuan sosial (Bansos) APBD Kota Bandung. Dua tersangka yaitu F dan R dijebloskan ke Rutan Kebonwaru pada pukul 17.30, Jumat (9/12/2011).

Tiga tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) APBD Kota Bandung 2010 sudah mendekam di Rutan Kebonwaru Bandung sejak 21 November lalu. Kejati Jabar memutuskan memperpanjang masa tahanan mereka 40 hari.

Kejati Jabar kembali menetapkan satu tersangka terkait kasus dugaan korupsi dana bansos APBD Kota Bandung 2009/2010. Sejak kasus ditangani Kejati Jabar, berarti sementara ini sudah 9 orang ditetapkan tersangka.

Pemberian dana bansos bersumber APBD Jabar pada tahun 2012 akan diperketat menyusul penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011