"Komnas HAM menyesalkan tidak diminta pandangan terkait calon Kapolri. Hal ini menyimpang dari praktik yang selama ini telah terbangun dan dilaksanakan," ujar Ketua Komnas HAM, Hafid Abbas.

Petisi penolakan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri terus bergulir. Lebih dari 21 ribu orang telah menekan petisi untuk mendesak Presiden Jokowi membatalkan pencalonan Komjen Budi Gunawan yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Calon tunggal Kapolri yang juga Kepala Lemdikpol Komjen Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar yang sejak awal mewanti-wanti penunjukan calon Kapolri, mengapresiasi langkah KPK itu sekaligus mengkritik Jokowi.

"Calon Kapolri sekarang pernah diusulkan menjadi menteri, tetapi pada waktu pengecekan informasi di PPATK dan KPK, yang bersangkutan mendapat merah. Tidak lulus," ujar Yunus.

"Presiden Jokowi, Tunda Penyerahan Daftar Calon Kapolri ke DPR. Libatkan KPK dan PPATK dalam Pemilihan Calon Kapolri!" demikian judul petisi yang dilayangkan pegiat antikorupsi Emerson Yuntho. 

Pemerintah mengadakan pertemuan dengan berbagai lembaga hukum untuk membahas persoalan PK yang lebih dari satu kali. Namun belum tampak perwakilan MK yang hadir.

Eksekusi hukuman mati yang digemborkan pemerintah mengalami 'delay' di Kejaksaan Agung. Selain eksekusi mati, ternyata Kejaksaan Agung juga belum menindaklanjuti 7 kasus pelanggaran HAM berat yang telah diselidiki oleh Komnas HAM.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendatangi Komisi Informasi Publik (KIP) dalam sidang perdana yang dimohonkan LSM itu. Mereka mengincar keterbukaan dokumen penculikan.

Polri menempati peringkat pertama dengan 2.200 aduan. Disusul kejahatan korporasi dan Pemerintah Daerah. Bagaimana tanggapan Polri?

Komnas HAM membentuk tim untuk menyelidiki peristiwa yang menewaskan belasan orang itu.