PDIP enggan dibilang melupakan masalah DPT karena asyik menjalin koalisi menjelang pilpres. PDIP tetap berjuang agar carut-marut DPT pileg sudah diselesaikan sebelum pilpres meskipun sulit membahas aspek hukum pelanggaran DPT.

Dua fraksi yakni FPDIP dan FBPD menolak pengesahan RUU tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2009 tentang Perubahan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu.

Komite Pemilih Indonesia (Tepi) menangkap kesan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menutup-nutupi akses informasi seputar pemilu. Hal itu terjadi karena banyaknya kesalahan KPU saat menyelenggarakan hajatan lima tahunan tersebut.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dijadwalkan kembali menerima sejumlah petinggi partai politik. Namun, ketika rangkaian pertemuan itu belum dimulai, Mega justru kedatangan tamu tak diundang.

Pengajuan usulan hak angket atas kisruh daftar pemilih tetap (DPT) oleh sejumlah anggota DPR dinilai salah sasaran.

Usulan hak angket terkait kisruh DPT oleh sejumlah anggota DPR tidak akan mendapat dukungan dari FPKS.

Partai Golkar mencurigai ada upaya sistematis untuk menyusup ke dalam untuk menghancurkan Partai Golkar. Partai beringin pun minta agar tidak dizalimi.

Penangkapan terhadap politisi PPP Emron Pangkapi oleh Kejaksaan RI sepenuhnya penegakan hukum. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan dinamika politik nasional.

Ada cara lain untuk memvalidasi DPT selain mengandalkan kesadaran warga untuk melaporkan ke RT/RW. Cara-cara validasi data ala Orba bisa dipakai.

22 anggota DPR dari 6 fraksi telah mengajukan hak angket pelanggaran daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu 2009. Ketua DPR Agung Laksono menyatakan akan menindaklanjuti hal ini ke Badan Musyawarah.