Konflik kepentingan wajib dihindari saat penyelidikan kasus simulator SIM di Korlantas Mabes Polri. Polri disarankan tidak menyelidiki kasus tersebut.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta agar jenderal polisi patuh dan taat pada aturan. Jangan ada yang macam-macam menentang semangat pemberantasan korupsi. 

Polri menjamin tidak akan 'menyerbu' dan mengambil paksa barang bukti yang disita KPK dari Korlantas . Petugas kepolisian yang berada di KPK hanya untuk menjaga saja.

Kisruh antara KPK dan Polri dalam menentukan siapa yang berhak untuk melakukan penyidikan dalam kasus pengadaan simulator SIM harus segera diakhiri. SBY sebagai presiden dinilai harus segera mengambil tindakan.

Polri bersikukuh tetap menangani kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM meski kasus itu sudah ditangani oleh KPK. Timbul kekhawatiran, jangan-jangan nanti ujung-ujungnya kasus ini akan di stop alias di SP3 oleh Polri.

Polri menahan tiga tersangka kasus simulator SIM dari pejabat kepolisian di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Ini dia penempatan sel mereka.

Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Adrianus Meliala menyarankan agar Polri legowo menyerahkan kasus simulator SIM ke KPK. Kasus itu penting ditangani KPK agar tidak terjadi konflik kepentingan. 

Mantan Kadiv Humas Mabes Polri Irjen (Purn) Sisno Adiwinoto membela sikap kepolisian dalam kasus Korlantas. Sisno juga menuding KPK tidak sportif.

Pembelaan bagi Polri mengalir dari para pensiunan jenderal di kasus simulator SIM. Seperti disampaikan Irjen Pol (Purn) Sisno Adiwinoto. Dia menilai sebaiknya kasus ini diserahkan ke Polri yang disebutnya telah lebih dulu melakukan penyelidikan.

Seiring dengan statusnya sebagai tersangka, Gubernur Akpol Irjen Djoko Susilo resmi dinonaktifikan. Polri sudah menyiapkan penggantinya di lembaga pendidikan kepolisian itu.