Komisi VI DPR-RI bersikeras batalkan pemberlakuan Permendag tentang Ketentuan Impor Barang Jadi oleh karena menguntungkan perusahaan multinasional dan merugikan perusahaan lokal.

Komisi VI DPR menghadang pemberlakuan Permendag No.39/M-DAG/PER/10/2010 tentang Ketentuan Impor Barang Jadi oleh Produsen. DPR akan mengupayakan Permendag tersebut ditunda pelaksanaannya.

Melalui RUU Perdagangan pemerintah dituding mengedepankan liberalisme yang makin membuka akses para pelaku usaha asing untuk berusaha di Indonesia tanpa ada batasan.

Pembahasan mengenai RUU Perdagangan tak kunjung usai dan bakal batal disahkan tahun ini. Karena sampai sekarang pemerintah belum juga menyerahkan draft RUU tersebut kepada Komisi VI DPR, alasannya karena birokrasi.

Komisi VI DPR dan 3 menteri ekonomi yakni Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menkeu Agus Martowardojo, dan Menteri ESDM Darwin Saleh rapat membahas soal rencana pembatasan BBM subsidi.

Ditetapkannya Angelina Sondakh sebagai Plt Ketua DPD Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) disambut baik pengurus DPD DIY. Mereka pun menerima keputusan tersebut.

Komisi VI DPR menyayangkan lambatnya pengumuman hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP) mengenai penjatahan dalam IPO PT Krakatau Steel Tbk (KS).

Rencana pemerintah untuk menambah jatah kuota BBM subsidi di tahun ini disetujui oleh DPR. Komisi VI DPR menyetujui penambahan kuota BBM subsidi sebesar 1,8 juta kiloliter (KL).

Komisi VII DPR menyalahkan pemerintah dalam hal ini Menteri ESDM Darwin Saleh karena perhitungan kuota BBM subsidi yang salah, sehingga harus ditambah.

Panja swasembada gula DPR RI meminta agar Perum Bulog dijadikan sebagai importir tunggal gula kristal putih sebagai bagian menjadikan Bulog lembaga buffer stock gula nasional.