Ketua Komisi Hukum DPR RI menilai tidak ada alasan lagi bagi presiden menunda pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisina RI. 

Putusan hakim Sarpin yang mengabulkan permohonan praperadilan Komjen BG menuai pro dan kontra. Polri sendiri tak mempermasalahkan jika dampaknya akan membuat banyak masyarakat yang jadi tersangka mengambil langkah menggugat Polri di praperadilan.

Saat ditanya soal jabatan apa saja yang tertulis di Sprindik BG, Bambang Widjojanto enggan menyebutkan. Namun yang pasti, hakim Sarpin Rizaldi sudah diperlihatkan salinan Sprindik untuk Komjen BG.

Banyak pihak menyayangkan putusan yang menguntungkan Budi Gunawan itu. Namun Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) meminta semua untuk menerima keputusan itu.

Permohonan praperadilan Komjen Budi Gunawan akhirnya dikabulkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Menko Polhukam Tedjo Edhy meminta semua pihak menghargai proses hukum tersebut.

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) menilai putusan praperadilan itu sudah cukup menjadi pertimbangan Presiden Jokowi untuk memutuskan soal jadi-tidaknya Budi Gunawan dilantik.

Pasca putusan hakim tunggal Sarpin Rizaldi yang menyebut penetapan tersangka masuk ke dalam objek praperadilan, muncul kekhawatiran para tersangka akan melakukan hal serupa. Bagaimana respon Jaksa Agung HM Prasetyo?

Usai menggelar pleno internal, Komisi III DPR sepakat akan mengirim surat ke pimpinan DPR agar bisa meneruskan kepada Presiden Joko Widodo.

Pasca PN Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Komjen Budi Gunawan, PDIP mendorong Presiden Jokowi lekas melantiknya jadi Kapolri. Semakin didesak, posisi Jokowi semakin dilematis.

Kapolres Jakarta Selatan Kombes Pol Wahyu Hadiningrat diangkat-angkat puluhan anak buahnya yang gembira setelah hakim memenangkan Komjen BG dalam sidang praperadilan di PN Jakarta Selatan. Menurutnya, hal tersebut dilakukan karena spontanitas saja.