KPK tidak diperbolehkan untuk menerbitkan SP3 dengan alasan apapun karena itu akan melanggar UU yang berarti juga melanggar hukum. Sehingga, saat ini pimpinan dan jajaran KPK tengah mencari cara untuk menangani kasus Komjen Budi.

Putusan Praperadilan Budi Gunawan banyak mendapat penolakan dan protes termasuk dari antivis anti korupsi di Semarang. Mereka membawa bunga dan nisan untuk menggambarkan matinya KPK.

Sejarah terukir di PN Jaksel pagi tadi. Untuk pertama kalinya penetapan tersangka oleh KPK, digugurkan lewat praperadilan. Tak hanya itu, rekor sapu bersih pemidanaan yang dimiliki KPK pun tercoreng.

Ketua Komisi Hukum DPR RI menilai tidak ada alasan lagi bagi presiden menunda pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisina RI. 

Putusan hakim Sarpin yang mengabulkan permohonan praperadilan Komjen BG menuai pro dan kontra. Polri sendiri tak mempermasalahkan jika dampaknya akan membuat banyak masyarakat yang jadi tersangka mengambil langkah menggugat Polri di praperadilan.

Saat ditanya soal jabatan apa saja yang tertulis di Sprindik BG, Bambang Widjojanto enggan menyebutkan. Namun yang pasti, hakim Sarpin Rizaldi sudah diperlihatkan salinan Sprindik untuk Komjen BG.

Banyak pihak menyayangkan putusan yang menguntungkan Budi Gunawan itu. Namun Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) meminta semua untuk menerima keputusan itu.

Permohonan praperadilan Komjen Budi Gunawan akhirnya dikabulkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Menko Polhukam Tedjo Edhy meminta semua pihak menghargai proses hukum tersebut.

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) menilai putusan praperadilan itu sudah cukup menjadi pertimbangan Presiden Jokowi untuk memutuskan soal jadi-tidaknya Budi Gunawan dilantik.

Pasca putusan hakim tunggal Sarpin Rizaldi yang menyebut penetapan tersangka masuk ke dalam objek praperadilan, muncul kekhawatiran para tersangka akan melakukan hal serupa. Bagaimana respon Jaksa Agung HM Prasetyo?