Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus kewenangannya sendiri mengadili sengketa pilkada. Sehingga sengketa hasil pilkada tak akan lagi diurus oleh MK.

KPU memaklumi masih sepinya pendaftaran capres dan cawapres di hari pertama, lantaran parpol masih sibuk memantapkan koalisi. Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, memprediski pendaftaran terjadi pada hari terakhir yaitu Selasa (20/5).

Pasca penetapan hasil rekapitulasi nasional oleh KPU, Mahkamah Konstitusi (MK) menerima 702 berkas gugatan. Ketua MK mengaku kaget karena jumlahnya melebihi apa yang diprediksi

Sebanyak 702 perkara diajukan oleh partai politik maupun caleg DPD ke Mahkamah Konstitusi terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2014.

Partai Bulan Bintang (PBB) menjadi partai politik yang mengajukan jumlah perkara terbanyak dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2014 ke Mahkamah Konstitusi.

Parpol dan caleg DPD diberikan waktu untuk memperbaiki berkas perkara mereka hingga paling lambat pada Kamis (15/5) pukul 23.51 WIB. Bagaimana bila pemohon terlambat mengumpulkan perbaikan?

Seluruh perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2014 yang didaftarkan oleh partai politik maupun caleg DPD ke Mahkamah Konstitusi (MK) dinyatakan belum lengkap.

Untuk mengamankan jalannya persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2014 di Mahkamah Konstitusi, Polda Metro Jaya akan menurunkan 8 Satuan Setingkat Kompi (SSK). Pasukan ini akan disiagakan mulai tanggal 23 Mei 2014.

Dua partai gurem pemilu 2014, PKPI dan PBB juga mengajukan gugatan sengketa Pileg 2014 ke MK. Mereka berharap agar MK mengabulkan gugatannya supaya dapat menembus Senayan.

Tiga partai Islam, PKS, PPP dan PAN, juga mendaftarkan gugatan sengketa hasil Pemilu 2014 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan diajukan karena ketiga parpol menduga adanya praktik kecurangan.