Hakim Sarpin Rizaldi menjatuhkan putusan mengejutkan dengan mencabut status tersangka Komjen Budi Gunawan walaupun hal itu tak sesuai KUHAP. Atas tindakannya yang menafikkan aturan yang tertera dalam KUHAP itu, hakim Sarpin akan dilaporkan ke KY dan MA.

Komjen Budi Gunawan dikabarkan merapat ke Istana Bogor atas panggilan Presiden Joko Widodo beberapa jam usai sidang praperadilan di PN Jaksel. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo pun mendesak agar presiden segera mengambil sikap.

Polda Metro Jaya menyatakan situasi keamanan Jakarta dan sekitarnya masih terkendali dan kondusif pascaputusan praperadilan Komjen Budi Gunawan atas penetapan statusnya sebagai tersangka oleh KPK, di PN Jakarta Selatan, pagi tadi.

Mungkin KPK sudah tidak dibutuhkan lagi para 'pemilik' negeri ini. Mungkin juga 'KPK' sudah dianggap terlalu berisik dan mengganggu. KPK perlu dibonsai agar tak macam-macam. 

Puluhan anggota polisi yang berjaga-jaga di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan sujud syukur saat hakim memutuskan gugatan calon kapolri itu dimenangkan. Menurut Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti hal tersebut dilakukan sebagai bentuk ekspresi.

Sejumlah polisi yang berjaga di PN Jaksel meluapkan kegembiraan dengan sujud syukur usai permohonan praperadilan Komjen Budi Gunawan dikabulkan. Bagaimana reaksi Wakapolri Komjen Badrodin Haiti melihat anak buahnya itu?

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memenangkan praperadilan yang diajukan Komjen Pol Budi Gunawan. Meski terjadi riak-riak kericuhan, menurut Kepala Badan Intelejen Nasional (KaBIN) Marciano Norman saat ini kondisi masih aman terkendali.

Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti tidak mau mengomentari banyak soal putusan praperadilan yang dimenangkan Calon Kapolri Komjen BG di PN Jakarta Selatan. Badrodin hanya meminta agar semua pihak menghormati keputusan pengadilan.

Akhirnya PN Jaksel melalui hakim tunggal Sarpin Rizaldi menerima praperadilan yang diajukan oleh calon tunggal Kapolri Komjen Budi Gunawan, yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti mengatakan Polri menghargai putusan tersebut.

KPK tidak diperbolehkan untuk menerbitkan SP3 dengan alasan apapun karena itu akan melanggar UU yang berarti juga melanggar hukum. Sehingga, saat ini pimpinan dan jajaran KPK tengah mencari cara untuk menangani kasus Komjen Budi.