Azirwan, eks napi korupsi yang menjadi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepulauan Riau, akhirnya mengundurkan diri. Langkah itu diambil setelah ia diprotes aktivis LSM dan 'didesak' Mendagri Gamawan Fauzi.
Mendagri Gamawan Fauzi sudah berbicara dengan Gubernur Kepri M Sani terkait posisi Azirwan yang kontroversial. Gamawan meminta agar penempatan Azirwan selaku Kepala Dinas dipertimbangkan lagi.
Rohaniawan Romo Benny Susetyo menilai dipromosikannya Azirwan sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kepri sebagai tamparan bagi pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. Azirwan, bekas Sekda yang merupakan terpidana kasus suap yang telah dihukum 2,5 tahun.
ICW menilai reformasi birokrasi saat ini "gagal" dan mulai toleran terhadap korupsi. Salah satu buktinya, terpidana korupsi kasus suap alih fungsi hutan lindung di Bintan, Azirwan, malah menanjak karirnya setelah bebas.
Pengangkatan kembali eks terpidana korupsi kasus alih hutan pada 2008, Azirwan, menjadi pejabat di lingkungan Pemprov Kepulauan Riau dipersoalkan. MenPAN Azwar Abubakar setuju. Hal itu tak pas secara moril.
Ditjen Bea Cukai mencatat ada 9 kasus penyelundupan minyak mentah dan BBM pada 2011 dan sepanjang 2012. Paling banyak adalah usaha penyelundupan ke Malaysia.
Reformasi birokrasi di Indonesia hanya isapan jempol. Bayangkan saja, seharusnya integritas yang menjadi pertimbangan bagi seseorang untuk menduduki suatu jabatan. Tapi apa yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau?
Eks terpidana korupsi kasus alih hutan pada 2008, Azirwan kembali didapuk menjadi pejabat dilingkungan Pemprov Kepulauan Riau. Bagaimana sebenarnya sikap pemerintah menyikapi ini?