Antisipasi pemerintah terhadap kemungkinan capres tunggal lewat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) dinilai sebagai sikap berlebihan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) berharap agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda penyelidikan tabulasi Pemilu hingga Pilpres. Namun menurut KPK proses penyelidikan tidak dipengaruhi oleh agenda politik.

Sejumlah LSM menduga penyelenggaraan Pemilu 2009 sarat dengan indikasi korupsi. Mereka melaporkan 5 item aktivitas Pemilu yang disinyalir rawan penyimpangan ke KPK.

Gugatan citizen law suit kepada KPU dan Presiden SBY terkait kesemrawutan DPT digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl Gadjah Mada. Hakim menyarankan untuk dilakukan proses mediasi pada pekan depan.

Sebanyak 7 orang yang tergabung dalam (KAMMI) Garut, Rabu (23/4/2009) berunjukrasa di depan kantor KPU Jabar, Jalan Garut, Bandung. Massa meminta KPU Jabar reformasi KPU Kabupaten Garut.

DPP Partai Golkar bercerai dengan Demokrat. Partai Gerindra pun berharap partai beringin ini bergabung dengan kubu Teuku Umar.

Kalangan muda dalam Kaum Muda Indonesia (KMI) untuk Demokrasi mengecam keras seruan boikot geng Teuku Umar. Boikot itu dinilai mengacaukan proses demokratisasi di Indonesia.

Untuk pemilu legislatif lalu memang tidak ada TPS khusus di rumah sakit. Namun lain dengan pilpres. KPU akan menyiapkan TPS di rumah sakit untuk pilpres.

Perkara pidana pemilu seharusnya sudah diselesaikan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Bawaslu. Namun kenyataannya tidak semua perkara selesai ditangani. Dengan demikian persoalan ini akan terbawa pada persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurunnya perolehan suara PKB pada Pemilu 2009 bukan karena masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Wakil Ketua Dewan Syuro PKB Lily Chadidjah Wahid menjelaskan konflik internal adalah penyebab utamanya.