Saat ini mestinya petugas pendaftaran pemilih sudah mengecek dan memastikan setiap warga yang berhak memilih masuk dalam DPT pilpres. Jika tidak, ya tanda-tanda DPT Pilpres akan bermasalah lagi.

Penyaluran hak asasi politik tenaga kerja di luar negeri (TKLN) terbentur masalah administrasi. Cuma 1,5 juta dari 4 juta TKLN yang masuk daftar pemilih tetap (DPT).

Partai Golkar tidak akan mengancam memboikot Pilpres. Partai Golkar hanya akan mencari bukti kesemrawutan DPT.

Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tak kunjung diselesaikan oleh pemerintah mengundang reaksi keras. Kelompok Teuku Umar mengancam akan serius memboikot pilpres jika pemerintah tak segera menyelesaikan persoalan DPT ini.

PDIP masih menjadi pemenang pemilu legislatif (pileg) di Bali. Namun perolehan suaranya anjlok 10,4 persen dibandingkan Pemilu 2004.

Antisipasi pemerintah terhadap kemungkinan capres tunggal lewat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) dinilai sebagai sikap berlebihan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) berharap agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda penyelidikan tabulasi Pemilu hingga Pilpres. Namun menurut KPK proses penyelidikan tidak dipengaruhi oleh agenda politik.

Sejumlah LSM menduga penyelenggaraan Pemilu 2009 sarat dengan indikasi korupsi. Mereka melaporkan 5 item aktivitas Pemilu yang disinyalir rawan penyimpangan ke KPK.

Gugatan citizen law suit kepada KPU dan Presiden SBY terkait kesemrawutan DPT digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl Gadjah Mada. Hakim menyarankan untuk dilakukan proses mediasi pada pekan depan.

Sebanyak 7 orang yang tergabung dalam (KAMMI) Garut, Rabu (23/4/2009) berunjukrasa di depan kantor KPU Jabar, Jalan Garut, Bandung. Massa meminta KPU Jabar reformasi KPU Kabupaten Garut.