Badan Kehormatan (BK) DPR akan memanggil Ketua DPR Agung Laksono terkait kasus pelanggaran kode etik DPR dalam pengesahan RUU Mahkamah Agung (MA). BK menjadwalkan meminta keterangan Agung Kamis (19/2/2009).

Kasus demonstrasi pemekaran provinsi Tapanuli yang berakhir dengan meninggalnya Ketua DPRD Sumut Abdul Aziz Angkat merupakan ironi demokrasi yang harus dihentikan.

Proses panjang menuju pemekaran Provinsi Tapanuli (Protap) telah memakan korban jiwa Ketua DPRD Sumut Aziz Angkat. Di tingkat DPR sendiri pengesahan RUU pembentukan Protap sudah tertunda 3 kali di sidang paripurana.

Pemanggilan ini dilakukan sebagai tindak lanjut pelaporan ICW terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan parlemen tersebut.

Badan Kehormatan DPR akan memanggil Ketua DPR Agung Laksono 5 Februari 2009. Agung akan dimintai keterangan soal aduan ICW yang mengatakan dirinya melanggar kode etik saat pengesahan RUU Mahkamah Agung.

Ketua DPR Agung Laksono akan segera dimintai keterangan oleh BK. Agung dianggap telah melanggar kode etik DPR saat mengesahkan RUU MA lalu.

ICW akan mendatangi BK DPR untuk memberikan keterangan terkait pengaduan dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua DPR Agung Laksono. 

Tindakan anggota DPR RI yang sering bolos sebentar lagi akan kena batunya. Sebab, ada usulan mereka yang sering bolos akan diumumkan namanya. Mengapa mereka perlu diberi 'pelajaran'?

Kritikan mengalir pada Ketua Agung DPR karena pengesahan RUU MA dianggap cacat prosedur. Namun di luar itu semua, menurut Agung, UU MA sudah reformis.

Ketua DPR Agung Laksono tidak gentar diadukan ke BK DPR atas kepemimpinannya dalam sidang paripurna pengesahan RUU MA. Dia siap mematuhi dan memenuhi panggilan pemeriksaan BK.