Tujuh terdakwa mesum dicambuk di depan umum di Banda Aceh. Bukannya malu, salah seorang di antara mereka bahkan ada yang pasang gaya sambil tersenyum saat disoraki warga.

DPRK Aceh Utara mengesahkan Qanun (Peraturan Daerah) tentang Ketertiban dan Kemaslahatan Umat. Qanun ini melarang siswa laki-laki dan perempuan berada dalam satu ruangan kelas.

Mendagri Tjahjo meminta Pemda dan DPR Aceh mengubah Qanun (Perda) No 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Ini karena beberapa kewenangan pemerintah daerah yang sudah disetujui pemerintah pusat.

Polisi syariah menyegel rumah kontrakan di Gampong Mulia, Kota Banda Aceh, karena kedapatan menjual minuman keras (miras). Petugas sudah beberapa kali menemukan penghuni rumah tersebut menjual miras berbagai merek.

Selain tidak transparan, proses judicial review di Mahkamah Agung (MA) ternyata juga kurang sosialisasi di internal pengadilan. Hal ini diungkapkan warga Aceh Safaruddin yang menguji qanun atas UU.

Warga Aceh, Safaruddin, mengeluhkan proses judicial review di Mahkamah Agung (MA) yang tertutup dan tidak transparan. Saat ini proses yang tidak transparan itu tengah digugat ke MK.

Penemuan batu giok seberat 20 ton di Nagan Raya Aceh sempat menimbulkan ketegangan antara masyarakat lokal dengan warga pendatang. Untuk mencegah konflik sosial terjadi, pendatang diminta menghargai adat setempat.

Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Distamben) Aceh meminta agar pengolahan maupun pemurnian giok asal Aceh tetap dilakukan di tanah Rencong. Jika pun bongkahan dibawa keluar, harus mendapat izin dari Pemerintah Aceh.

Panitia seleksi (pansel) calon hakim konstitusi menggelar wawancara tahap 1 terhadap 15 calon hakim konstitusi. Ada 3 kriteria utama yang diberikan untuk para calon hakim tersebut.

ICW menyoroti regulasi-regulasi daerah terkait SDA yang dinilai memberi peluang terjadi korupsi. Setidaknya ada 5 Perda yang dinilai memberi celah kepada para kepala daerah untuk melakukan korupsi.