PT MKS akhirnya buka suara soal kasus suap mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin terkait kontrak jual beli gas alam untuk keperluan PLTG. ‎PT MKS melalui kuasa hukumnya, Edward Lontoh, mengklaim kontrak sesuai dengan kesepakatan awal.

Pengembangan penyidikan kasus suap mantan Bupati Bangkalan, Fuad Amin terkait jual beli gas alam merembet ke Kementerian ESDM. Tangan kanan eks Menteri ESDM Jero Wacik, I Ketut Wiryadinata dipanggil untuk diperiksa terkait kasus ini.

Pengembangan penyidikan kasus suap jual beli gas alam dengan tersangka mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin ikut menyeret beberapa nama mantan petinggi Pertamina EP. Dirut Pertamina yang baru, Dwi Soetjipto mempersilakan KPK untuk masuk ke salah satu anak perusahaan Pertamina itu.

Meski belum diverifikasi KPK, mantan Wakil Menkum HAM Denny Indrayana mengaku ada peningkatan harta kekayaannya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan petinggi Pertamina EP terkait perkara proses jual beli gas alam oleh Pemkab Bangkalan yang berujung penyuapan mantan Bupati Fuad Amin. Usai diperiksa sekitar 10 jam, mereka memilih langsung ngacir masuk ke dalam mobil.

KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan petinggi Pertamina EP. Mereka akan diperiksa dalam perkara proses jual beli gas alam oleh Pemkab Bangkalan yang berujung penyuapan mantan Bupati Fuad Amin.

KPK mencoba membongkar permainan dalam proses jual beli gas alam oleh Pemkab Bangkalan yang berujung pada penyuapan sang mantan Bupati Fuad Amin. Lembaga anti korupsi itu menduga ada kongkalikong dalam kontrak pembelian gas untuk keperluan PLTG itu.

KPK mulai mengembangkan kasus Fuad Amin ke arah proses kontrak pengadaan gas alam untuk keperluan PLTG. Dalam kontrak pengadaan itu, ikut melibatkan pihak Pertamina EP.

Pertamina dan Sonangol EP, BUMN energi dari Angola sudah menandatangi Nota Kesepahaman salah satunya soal pembelian minyak dengan harga diskon hingga 15%, tapi ada syaratnya.

Pertamina akan membeli 200.000 barel minyak mentah dari Sonangol EP, perusahaan minyak asal Angola. Namun ini di luar kesepakatan sebelumnya yang memberikan diskon 15%.