Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia membaik, dari 2,3 di tahun 2007 menjadi 2,6 di tahun ini. Bagi Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), IPK bukanlah merupakan tujuan, melainkan sekadar alat ukur.

Naiknya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dari 2,3 menjadi 2,6 dinilai hanya berupa data artifisial yang tidak substansial karena KPK tebang pilih menangani kasus korupsi.

Perbaikan signifikan posisi RI dalam Indeks Persepsi Korupsi, tidak melulu hasil sepak terjang KPK. Sumbangan besar justru datang dari jajaran bea cukai dan pajak.

Indonesia yang selama ini dianggap korup, mampu memperbaiki posisinya. Tahun ini, Indonesia memiliki Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sebesar 2,6 atau naik dari IPK tahun lalu yang sebesar 2,3.

Tak semua anggota DPR setuju dengan larangan penggeledahan KPK di DPR. Anggota Komisi III DPR Akil Muchtar mendukung langkah KPK.

Kinerja penegak hukum seperti kejaksaan, pengadilan, kepolisian, Timtastipikor, Tim Pemburu Korupsi, juga belum memuaskan. Aparat pemberantas korupsi lebih mementingkan kuantitas, juga terkesan tebang pilih, bahkan salah tebang.

Indonesia menempati urutan ke-36 negara paling korup di dunia versi Tranparency Internasional. Posisi Singapura dan Malaysia masih lebih baik dari Indonesia.

Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai Tanjung Priok hari ini resmi beroperasi. Sayangnya, kehadiran KPU ini tidak bisa menuntaskan seluruh pungli.

Tingkat kepatuhan pejabat BI melaporkan hartanya ke KPK sangat rendah. Namun BI dan KPK kini sepakat ada 77 pejabat BI yang wajib melaporkan hartanya.

KPK belajar dari EFCC (Economic and Financial Crimes Commission) Nigeria, dalam upaya memerangi korupsi di Indonesia. Ini dilakukan dengan bertukar informasi.