Keputusan pemerintah melakukan moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi patut diapresiasi dan didukung. Keputusan itu dinilai berani dan berpihak kepada kepentingan nasional dan perlindungan TKI.

Eksekusi TKW Ruyati yang dianggap Kemenlu terburu-buru dan tidak ada komunikasi dapat menjadi alasan pemerintah untuk membawa kasus tersebut ke Dewan HAM PBB. Kemenlu juga dapat mendesak pemerintah Arab Saudi agar melakukan pembenahan sistem hukum yang berlaku.

"Konferensi ini penting, dan dihadiri peserta dari berbagai negara. Karena itu, izinkan saya menggunakan Bahasa Inggris karena keinginan kita semua agar pesan pemerintah RI disampaikan dengan jelas kepada semua peserta konferensi" kata Boediono.

Pemancungan pada tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Bekasi, Ruyati binti Sapubi, tanpa pemberitahuan perwakilan RI di Arab Saudi (KBRI) disesalkan. Ke depan, RI harus bersikap tegas agar Arab Saudi lebih sensitif pada TKI. Caranya?

Nama Nunun Nurbaetie, tersangka kasus suap dalam pemilihan DGS BI telah diperbaiki di website Interpol. Pernyataan Menkumham Patrialis Akbar bahwa perbedaan nama tidak berpengaruh terhadap proses hukum dinilai absurd.

Nama Nunun Daradjatun tertulis dalam red notice Interpol, bukan Nunun Nurbaetie. Menkum HAM Patrialis Akbar yakin perbedaan ini tetap efektif untuk menemukan Nunun. Interpol tidak bodoh.

Nunun Daradjatun. Itulah nama Nunun dalam daftar red notice Interpol. Padahal dalam data-data di dokumen Nunun, tertulis Nunun Nurbaeti. Ketidaksamaan nama ini bisa mebuat pencarian atas Nunun tidak efektif.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro resmi menduduki posisi anggota dewan Komisaris PT Antam Tbk (ANTM).

Tindakan pemerintah Australia yang menghentikan ekspor sapi ke Indonesia, sebenarnya lebih berdampak kepada perekonomian Australia.

Tindakan asosiasi pengusaha sapi dan pemerintah Australia yang menghentikan ekspor sapi ke Indonesia ini harus dilawan.