Siti Hartati Murdaya dicegah ke luar negeri terkait kasus suap di Buol, Sulawesi Tengah. Permintaan KPK ini membuat jajaran Dewan Pembina prihatin.

KPK terus memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan suap di Buol. Kali ini, petinggi PT Hardaya Inti Plantation yang bakal diperiksa KPK. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memanggil anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Hartati Murdaya. Namun belum ada jadwal yang pasti kapan penyidik akan memeriksa pengusaha itu.

Karyawan PT Hardaya Inti Plantation, Gland Patrick Haslim, diperiksa oleh penyidik KPK. Gland diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap Buol.

KPK mencegah anggota Dewan Pembina Partai Demokrat (PD), Hartati Murdaya, terkait kasus suap Buol. Politisi Demokrat menghormati langkah KPK.

Rusuh dalam sebuah pertunjukan musik boleh dibilang hal yang biasa. Tapi, jika urusannya sudah dengan lembaga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentu berbeda.

Ditjen imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan surat cegah ke luar negeri terhadap pengusaha Siti Hartati Murdaya. Pencegahan ini dilakukan atas permintaan KPK.

Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati Amran Batalipu tak dapat dbawa ke kantor KPK, setelah operasi tangkap tangan dinyatakan 'setengah berhasil' saja. KPK belum akan menggunakan cara paksa lagi untuk membawa Amran, melainkan akan dipanggil sebagai saksi.

Meski belum juga dapat menangkap Bupati Buol Amran Batalipu yang telah ditetapkan sebagai tersangka, KPK mulai intensif memeriksa sejumlah saksi. Hari ini penyidik memanggil Direktur PT Hardaya Inti Plantations, Totok Lestiyo.

Tim dari penyidik KPK tengah melakukan penggeledahan kantor di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Penggeledahan ini terkait kasus penyuapan di Buol, Sulawesi Tengah.