KPK menyatakan bisa mengambil alih kasus Gayus tanpa izin dari kepolisian. Namun, hal itu jika dalam kasus mafia pajak tersebut ada tindak pidana korupsi.

Mabes Polri menjawab tuntutan publik. Kasus Gayus Tambunan akan dibuka dengan transparan. Termasuk dengan mengundang KPK. Polri berharap tudingan miring terkait kasus Gayus bisa sirna.

Satgas Anti Mafia Hukum akan mendatangi KPK untuk membahas kasus Gayus Tambunan. Namun KPK menyebut jadi tidaknya kasus ini diambil alih, tidak tergantung persetujuan Satgas.

Bareskrim Mabes Polri berencana untuk menggelar kasus Gayus Tambunan dengan mengundang sejumlah lembaga. Gelar perkara akan dilakukan minggu depan.

Mabes Polri mulai terbuka soal kasus Gayus. KPK dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum akan diundang membedah kasus Gayus secara khusus.

Banyak pihak yang menginginkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut ambil bagian dalam menangani perkara pajak Gayus Tambunan. Jika nantinya terpilih sebagai pimpinan KPK, Bambang Widjojanto siap membongkar jaringan mafia pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Partai Demokrat meminta KPK segera mengambil alih kasus Gayus Tambunan dari tangan kepolisian. KPK tidak perlu ragu, karena dinilai hal itu sesuai dengan UU KPK.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat berharap KPK segera mengambil alih kasus Gayus. Kalau dibiarkan ditangani polisi, kasus mafia pajak Gayus Tambunan tak akan pernah terungkap.

Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul tidak setuju apabila KPK mengambil alih kasus mafia pajak Gayus Tambunan. Ia berpendapat Kepolisian masih mampu mengusut kasus itu.

Kasus mafia pajak Gayus Tambunan dinilai belum perlu diambil alih oleh KPK. Penanganan yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan dianggap telah berjalan dengan baik.