Ada keadaan baru atau novum, putusan yang bertentangan dan kekhilafan hakim. Itulah 3 alasan JPU mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan banding PT DKI Jakarta terhadap SKPP Bibit-Chandra.

"Kami sangat keberatan dengan keputusan ini. Kita tidak akan banding atau kasasi, langsung PK," kata Efran Ilmi Yuni, salah seorang anggota tim kuasa hukum Susno Duaji.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan tidak mengajukan alat bukti baru (novum) dalam permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan banding SKPP Bibit-Chandra. Kejagung hanya fokus pada kekhilafan hakim dalam memutus SKPP Bibit-Chandra itu tidak sah.

Langkah Kejagung yang akan mengajukan peninjauan kembali (PK) dinilai sebagai langkah membingungkan. Sulit menebak apa maksud di balik upaya hukum tersebut.

ICW mengkritik sikap Kejagung yang mengambil langkah peninjauan kembali (PK) terkait kasus Bibit-Chandra. Langkah itu dinilai menghambat upaya pemberantasan korupsi.

Kejagung mengajukan PK kasus kasus Bibit-Chandra. Langkah itu dinilai menyandera KPK. Sikap SBY yang selama ini mengusung jargon pro pemberantasan korupsi pun dipertanyakan.

Banyak yang pesimistis terhadap opsi PK atas putusan praperadilan yang menyatakan SKPP kasus Bibit-Chandra tidak sah. Tetapi Kejaksaan Agung yakin PK langkah tepat, cepat dan yakin menang

Tiga mantan pimpinan DPRD Pacitan periode 1999-2004 yang sempat tersandung kasus dugaan korupsi dana APBD sebesar Rp 2,1 miliar bernafas lega. Ini setelah ada putusan MA yang melepaskan para terdakwa.

KLH mempersilakan 6 pengembang yang mereklamasi pantai Jakarta mengajukan upaya hukum luar biasa ke MA berupa PK. Meski demikian, PK tidak dapat menunda proses eksekusi putusan kasasi.

6 Perusahaan pengembang reklamasi pantai utara Jakarta akan mengajukan upaya hukum luar biasa, peninjauan kembali (PK) terhadap putusan Mahkamah Agung (MA). Pemprov DKI pun akan mendukung enam perusahaan pengembang tersebut.