Kemenkum HAM belum mengeluarkan keputusan terkait pengesahan kepengurusan Golkar yang sudah didaftarkan dua kubu. Meski begitu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon sudah berkukuh bahwa kepengurusan kubu Ical yang sah.

Dua kubu di Partai Golkar sudah mendaftarkan kepengurusan ke Kementerian Hukum dan HAM. Waketum Golkar hasil Munas Bali, Aziz Syamsuddin, yakin kepengurusan kubu Ical yang akan disahkan.

Aburizal Bakrie semula menolak Perppu Pilkada, sesuai rekomendasi Munas IX di Bali. Namun rekomendasi itu dimentahkan sendiri ‎oleh kicauan melalui twitter. Menanggapi perubahan sikap Ical itu, Ketua DPP Golkar hasil Munas Jakarta, Agun Gunandjar Sudarsa, tertawa.

Dari sejarah yang pernah terjadi, ketidakpuasan dalam munas atau konflik mengakibatkan lahirnya partai baru, membuat Golkar sudah biasa mengalami cobaan yang demikian. Meski konflik, Golkar tetap kokoh dan kuat dalam menarik suara.

Rapat Partai Golkar‎ perdana yang digelar kubu Ketua Umum Agung Laksono telah menetapkan struktur kepengurusan Golkar. Kepengurusan lengkap ini dipastikan rampung dua hari lagi.

Kubu Aburizal Bakri (Ical) dan Agung Laksono sama-sama sudah mendaftarkan kepengurusan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Ketua DPP Golkar versi Munas Jakarta, Leo Nababan, heran terhadap entengnya Aburizal Bakrie (Ical) mengubah sikap politik dengan mendukung Perppu Pilkada.

Lambang 'Golkar Perjuangan' lengkap dengan gambar banteng muncul ke publik dalam suasana perpecahan di internal Partai Golkar. PDI Perjuangan bersyukur sudah 'lulus' dari persoalan serupa.

Pengurus Partai Golkar hasil Munas Bali pimpinan Aburizal Bakrie menganggap Munas Golkar di Jakarta sebagai munas oplosan. Di internal Golkar kubu Ical saat ini semarak sindiran untuk 'Golkar Perjuangan' tersebut.

Kedua kubu Golkar mendaftarkan kepengurusan kepada Kemenkum HAM dengan landasan aturan yang sama-sama diklaim paling benar. Lalu bagaimana Kemenkum HAM menentukan?