Empat pakar hukum yakni Refly Harun Denny Indrayana, Saldi Isra, dan Zainal Arifin Mochtar meminta KPK mengajukan peninjauan kembali (PK) terkait putusan praperadilan Komjen Budi.

Para ahli hukum sore ini merapat ke gedung KPK. Para ahli hukum itu datang untuk membahas nasib KPK ke depannya yang hanya akan dipimpin dua pimpinan, yakni Adnan Pandu Praja dan Zulkarnain. 

Pakar hukum yang juga staf khusus Mensesneg, Refly Harun mendatangi gedung KPK usai Abraham Samad ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sulselbar. Refly datang untuk menemui empat pimpinan KPK.

Di tengah keraguan Presiden Joko Widodo, KPK kini di ujung tanduk. Semua pihak saat ini menunggu ketegasan Presiden Jokowi mengambil langkah konkret menyelamatkan institusi KPK dan Polri dari badai polemik cicak vs buaya jilid III.

Persoalan Cicak vs Buaya jilid III semakin meluas seiring dengan sikap diam Presiden Joko Widodo. Nasib KPK juga sudah di ujung tanduk. Kalau Jokowi memang berkomitmen dalam pemberantasan korupsi, mestinya lekas ambil tidakan konkret.

Hakim Sarpin Rinaldi telah mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan Komjen Budi Gunawan. Atas putusan yang dinilai 'cacat' itu, KPK sebagai pihak tergugat disarankan untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).

Setelah PN Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Komjen Budi Gunawan, bola kembali ke Presiden Jokowi. Dilantik atau tidak Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri ada di tangan Presiden Jokowi, keputusan apa yang bakal diambil Jokowi?

Hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi mengabulkan praperadilan Komjen Budi Gunawan terkait penetapannya terhadap tersangka dugaan korupsi. KPK pun belum akan mengambil keputusan, termasuk apakah akan mengajukan Peninjauan Kembali, sampai selesai mempelajari salinan lengkap putusan praperadilan yang memenangkan Komjen BG.

Penetapan Komjen Budi Gunawan jadi tersangka tak menyurutkan elite PDIP dan KIH mendorong Presiden Jokowi melantiknya jadi Kapolri. Setelah BG menang di praperadilan, Jokowi pun kian tersudut. Kini semua pihak harap-harap cemas menanti ketegasan Jokowi.

PN Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Komjen Budi Gunawan dan menyatakan status tersangka calon Kapolri itu tidak sah. KPK disarankan mengajukan PK ke Mahkamah Agung.