Selama Orde Baru, ada dua profesi yang konon tak boleh disentuh oleh mereka yang beretnis Tionghoa. Menjadi pegawai negeri sipil atau tentara. Itulah sebabnya, mereka umumnya memilih menjadi pedagang sebagai profesi. Tapi cerita itu tak sepenuhnya benar. Kesepuluh warga Tionghoa ini bahkan bisa menjadi perwira di militer.

Hajatan demokrasi lima tahunan akan digelar kurang dari 3 bulan lagi. Berbagai ancaman, termasuk serangan terorisme sangat mungkin terjadi. Untuk menangkal ancaman tersebut, TNI menggelar Latihan Penanggulangan Teror (Latgultor).

Dalam pelaksanaannya, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ditengarai telah menjadi ancaman baru bagi perlindungan kebebasan sipil di Indonesia, khususnya kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Penyelenggaraan KTT APEC 2013 pada Oktober lalu dinilai sukses khususnya dari segi pengamanan. Atas dasar itu, China ingin belajar kepada Indonesia mengenai sistem keamanan kepada kepala negara dan delegasinya.

Kejati Riau menahan 3 pejabat di Bank Riau-Kepri di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) Riau. Penahanan ini terkait kredit macet senilai Rp 5 miliar.

Isu penyadapan antara Indonesia dengan Australia tampaknya akan berujung panjang. Kini, muncul laporan bahwa intelijen militer Indonesia menggunakan peralatan canggih China untuk menyadap Australia.

Marria Corjudylyn (33) bersama 3 orang anak serta bayinya berhasil dievakuasi dari kota Marabut, Samar, Filipina. Bersama ratusan orang lainnya, Marria dievakuasi ke Cebu.

Indonesia-Australia bersitegang menyusul penyadapan yang dilakukan intelijen negeri Kangguru tersebut. Menkominfo Tifatul Sembiring akan memanggil semua operator untuk mengklarifikasi jaringan yang dimiliki

Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengelar pertemuan dengan jajaran intelijen TNI di Kantor Badan Intelijen Strategis (BAIS). Dalam pertemuan tersebut, Moeldoko merapatkan barisan BAIS untuk menghadapi Pemilihan Umum 2014.

Rencana Komisi I DPR pergi ke Rusia untuk menemui Edward Snowden untuk mengklarifikasi isu penyadapan oleh Australia dinilai hanya akan sia-sia. Lebih baik Komisi I memanggil Kepala BAIS, BIN, dan Lemsaneg.