Putusan Hakim PN Jaksel yang menganulir status tersangka Komjen Budi Gunawan adalah sesat. PPI Utrecht dan FORSHIP di Belanda mendesak Presiden untuk tetap tidak melantik BG.

Putusan sidang praperadilan Komjen Budi Gunawan telah dibacakan dan dinyatakan diterima dalam sidang yang dipimpin hakim Sarpin Rizaldi. Status tersangka Komjen BG oleh KPK dianggap tidak sah.

Rapat terbatas dan bincang santai Presiden Jokowi dengan Wapres Jusuf Kalla dan menteri Kabinet Kerja selesai. Saat bubar, para menteri mengaku tak membahas soal praperadilan Komjen Budi Gunawan (BG) yang disetujui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Kabareskrim Komjen Budi Waseso mengaku tak mau ikut campur soal siapa Kapolri yang akan dipilih Presiden Jokowi. Namun Budi menegaskan bahwa seluruh personel polri menginginkan adanya pemimpin‎ di kesatuan Bhayangkara.

Putusan hakim tunggal Sarpin Rinaldi yang mengabulkan permohonan praperadilan Komjen Budi Gunawan (BG) mendapat banyak perhatian. Salah satu di antaranya adalah mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva.

Presiden Joko Widodo mengadakan sidang paripurna di Istana Bogor. Namun dalam rapat tersebut, tidak sedikit pun Jokowi menyinggu‎ng hasil praperadilan yang memenangkan Komjen Budi Gunawan.

Hakim Sarpin Rizaldi telah mencabut status tersangka Komjen Budi Gunawan lewat putusan praperadilannya. Eks penasihat KPK, Abdullah Hehamahua menyarankan agar KPK segera mengajukan PK atas putusan aneh hakim Sarpin itu.

Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti mengatakan sujud syukur yang dilakukan anggota Polri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai hal biasa. Ia mengaku belum berkomunikasi dengan Komjen Budi Gunawan.

Hakim Sarpin Rizaldi menjatuhkan putusan mengejutkan dengan mencabut status tersangka Komjen Budi Gunawan walaupun hal itu tak sesuai KUHAP. Atas tindakannya yang menafikkan aturan yang tertera dalam KUHAP itu, hakim Sarpin akan dilaporkan ke KY dan MA.

Komjen Budi Gunawan dikabarkan merapat ke Istana Bogor atas panggilan Presiden Joko Widodo beberapa jam usai sidang praperadilan di PN Jaksel. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo pun mendesak agar presiden segera mengambil sikap.