KPU memilih untuk menunggu hasil Pilpres 2014 dalam menentukan jumlah putaran. Namun KPU juga berencana untuk meminta fatwa dari Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai hal yang sama.

PresidenSBY melakukan penghematan anggaran MA sebesar Rp 973 miliar. Atas hal itu, Sekretaris MA mengirimkan surat keberatan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar menekankan kemungkinan pelaksanan Pilpres dua putaran. Komisioner KPU Arief Budiman menyatakan bahwa KPU sudah memiliki preferensi sendiri.

Polemik multitafsir UU Pilpres yang memungkinkan pelaksanaan Pilpres dua putaran terus bergulir. Ketua DPR RI Marzuki Alie yakin Pilpres hanya akan berlangsung satu putaran.

Para caleg yang gagal masuk parlemen mengajukan gugatan ke MK meminta keadilan. Namun tidak sedikit pihak mengeluhkan dengan hal tersebut karena ongkos sidang ke Jakarta sangat mahal.

Menteri Keuangan Chatib Basri mengumpulkan seluruh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian/Lembaga (K/L). Ini terkait keputusan MK soal mekanisme penganggaran.

Ada-ada saja saksi dari sejumlah parpol yang ingin mendapatkan tambahan jumlah suara setelah penetapan KPU. Mereka pun menghalalkan untuk menggunakan 'kabar burung' sebagai kesaksian.

MK hanya memiliki waktu hingga 30 hari sejak tanggal 23 Mei 2014 lalu untuk menyelesaikan 707 sengketa hasil Pileg 2014. Ribuan suara dari puluhan dapil diperebutkan setiap parpol..

Mahkamah Konstitusi (MK) dikepung ratusan caleg gagal, baik yang bermimpi duduk di DPR, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota. Gedung MK pun mendadak ramai bagai pasar malam.

Sejumlah istri terdakwa kasus tindak pidana korupsi setia mengunjungi suami-suaminya di tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tampak istri Ahmad Fathanah, Sefti Sanustika, dan Wali Kota Tangsel Airin.