Tim Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Mega-Prabowo menemukan sejumlah dugaan pelanggaran dan kecurangan terstruktur dalam seluruh tahapan Pilpres 2009. Maka pemilu harus diulang.

Pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto siap melakukan langkah hukum terkait hasil Pilpres 2009 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto menyatakan tidak akan menolak apapun hasil Pilpres 2009 yang akan diumumkan KPU. Alasannya, menolak hasil Pilpres sama saja dengan menolak konstitusi dan menolak rakyat yang telah menggunakan hak pilihnya.

Pasangan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto akan meminta laporan kerja tim advokasi-nya atas dugaan pelanggaran dan kecurangan dalam pelaksanaan Pilpres 2009. Tim dijadwalkan diterima di kediaman Mega.

Pasangan Megawati-Prabowo akan meminta laporan kerja tim advokasi-nya atas dugaan pelanggaran dan kecurangan dalam pelaksanaan Pilpres 2009. Tim dijadwalkan diterima di kediaman Mega.

Klarifikasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal pidato bom dinilai sebagian kalangan malah memunculkan tuduhan baru. Kali ini media yang menjadi pihak tertuduh. SBY diminta mendengarkan pidatonya kembali.

DPP PDIP menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) hari ini, Rabu (15/7/2009). Rapat yang diselenggarakan di kantor DPP PDIP Lenteng Agung, Jaksel ini akan menentukan sikap politik terhadap pelaksanaan Pilpres 2009.

Tim Kampanye Mega-Prabowo dan JK-Wiranto mengadakan rapat bersama untuk membahas dugaan pelanggaran  Pilpres 2009. Kedua tim pun tidak menutup kemungkinan untuk menggugat bersama-sama hasil Pilpres.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Mega-Prabowo dan JK-Wiranto mengadakan rapat di suatu wisma di Senayan, Jakarta. Rapat tertutup ini membahas berbagai pelanggaran dan kecurangan yang ditemukan kedua tim dalam pelaksanaan Pilpres 2009.

Tim Hukum Pilleg dan Pilpres PDI Perjuangan bersama Tim Kampanye Nasional Mega-Prabowo meminta setiap saksi pilpres pasangan itu tidak menandatangani berita acara rekapitulasi suara apabila menemukan kecurangan di tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.