detikNews

BW hingga Rocky Gerung Gugat Aturan Ambang Batas Capres ke MK

Para penggugat keberatan dengan pasal 222 UU Pemilu tentang ambang batas capres.

Kamis, 14 Jun 2018 13:47 WIB

detikNews

PSI Gugat UU Pemilu soal Iklan Kampanye Parpol

PSI menggugat UU tentang Pemilu. Adapun pasal yang digugat berkenaan dengan kampanye partai politik dalam Pemilu 2017, termasuk iklan di media massa.

Selasa, 12 Jun 2018 13:43 WIB

detikNews

Mengamankan Cadangan Migas Nasional

Presiden Jokowi diminta membatalkan Permen ESDM tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Migas yang Berakhir Kontrak Kerja Samanya, karena bertentangan dengan UUD 45.

Selasa, 12 Jun 2018 13:20 WIB

detikNews

ICW: RKUHP Berpotensi Kriminalisasi Pegiat Antikorupsi dan Pers

RKUHP berpotensi mengancam kebebasan bagi pegiat anti korupsi dan pers.

Minggu, 10 Jun 2018 17:00 WIB

detikNews

Kemenkum: Larangan Eks Koruptor Nyaleg Bertentangan dengan Vonis MK

Kemenkum menyatakan rencana larangan eks koruptor nyaleg bertentangan dengan UU dan Putusan MK. Kemenkum menolah menandatangani PKPU.

Jumat, 08 Jun 2018 16:02 WIB

detikNews

Wiranto: Kalau Menkum HAM Teken PKPU Nanti Disalahkan

Menko Polhukam Wiranto menilai keputusan Menkum HAM Yasonna Laoly untuk tidak meneken aturan eks napi koruptor dilarang nyaleg sudah tepat. Apa alasannya?

Kamis, 07 Jun 2018 17:23 WIB

detikNews

Yasonna Usul Deklarasi Larangan Eks Koruptor Nyaleg, Ini Kata KPU

Menurut KPU aturan larangan eks koruptor dilarang nyaleg sudah ada di PKPU.

Kamis, 07 Jun 2018 16:19 WIB

detikNews

Menkum HAM Minta KPU-Parpol Deklarasi Daftar Eks Koruptor Nyaleg

Menkum HAM Yasonna Laoly tak setuju wacana eks napi koruptor dilarang nyaleg. Dia memberi solusi. Apakah solusinya?

Kamis, 07 Jun 2018 13:37 WIB

detikNews

Eks Koruptor Dilarang Nyaleg, Menkum HAM: Itu Bertentangan dengan UU

Menkum HAM tak setuju wacana eks napi korupsi dilarang nyaleg. Menurutnya, hal itu bertentangan dengan aturan. Lalu, apa solusi darinya?

Kamis, 07 Jun 2018 10:32 WIB

detikNews

KPU Versus MK Soal Eks Koruptor Nyaleg, Apa Jalan Keluarnya?

KPU akan melarang eks terpidana korupsi nyaleg. Di sisi lain, MK membolehkan dengan alasan hak politik bagian dari hak asasi. Bagaimana harus menyikapinya?

Kamis, 07 Jun 2018 07:52 WIB