Ketua PPATK Yunus Husein menilai penegakan hukum di Indonesia masih lemah. Menurut Yunus, penegakan hukum utamanya pemberantasan korupsi perlu dukungan politik.

Komisi III DPR mendesak Kepala KPK Yunus Husein meminta fatwa MA atas rangkap jabatan  sebagai anggota Satgas Mafia Hukum. Komisi III DPR menilai rangkap jabatan bisa memberatkan kerja kepala PPATK.

Pusat Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan belasan rekening yang diduga mencurigakan milik oknum di kepolisian. Data itu dimiliki PPATK sejak 2005 lalu.

PPATK menemukan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) milik anggota Polri. Temuan itu sudah disetorkan ke institusi Polri dan Kejagung.

DPR berencana memanggil Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) terkait kasus dugaan restusi pajak fiktif yang dilakukan oleh PT Permata Hijau Sawit (PHS).

Ketua PPATK Yunus Husein diisukan menjadi kandidat kuat calon Ketua KPK. Tapi Yunus tegas-tegas membantah isu tersebut. Dia menyatakan tidak berminat menjadi calon Ketua KPK

Merasa menemukan kejanggalan pada laporan Ditjen Pajak kepada publik, PT. PHS (Permata Hijau Sawit) ngadu ke Komisi XI DPR-RI.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan menandatangani pakta integritas atau kontrak kerja dengan 544 pasangan calon kepala daerah dan wakilnya. Pasangan calon pimpinan daerah ini berasal dari 105 kabupaten kota dan 6 provinsi di Indonesia.

Pemerintah mempercepat implementasi reformasi di bidang birokrasi di setiap instansi pemerintah, sehingga mampu menekan mafia hukum, korupsi, politik uang serta adanya aturan yang jelas antara pebisnis dan birokrat.

Mabes Polri menyelidiki laporan soal rekening mencurigakan beberapa orang jenderal polisi. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk transparansi kepolisian dan hasilnya akan segera diumumkan ke masyarakat.