Presiden Jokowi mengeluarkan Perpres Nomor 21 Tahun 2015 yang mengatur tunjangan PNS di Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam Perpres ini, tunjangan PNS di MK rentang Rp 1,5 Juta hingga Rp 19 juta.

Sidang praperadilan‎ yang diajukan Komjen Pol Budi Gunawan (BG) memasuki agenda pembuktian dari pihak pemohon. Tim kuasa hukum BG pun mengajukan setumpuk dokumen untuk mendukung dalil.

Setelah 12 saksi diperiksa hingga Kamis (5/2) kemarin, Mabes Polri tak menjadwalkan pemeriksaan saksi hari ini. 12 Saksi yang telah diperiksa itu terkait kasus yang menjerat Ketua KPK Abraham Samad.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar mengaku pernah semobil dengan Bambang Widjojanto (BW) saat kasus sengketa Pilkada Kotawaringin Barat. 

Usai diperiksa Bareskrim, Akil Mochtar mengaku pernah semobil dengan Bambang Widjojanto (BW) saat masih menjadi advokat kasus sengketa Pilkada Kotawaringin Barat. Bagaimana ceritanya Bambang bisa sampai satu mobil dengan Akil?

Kabareskrim Komjen Budi Waseso memberi penjelasan soal kasus Bambang Widjojanto (BW). Salah satu saksi yang dipanggil dalam kasus BW yakni Akil Mochtar terpidana seumur hidup kasus korupsi di MK. 

Denny Indrayana menggugat UU Polri dan TNI tentang hak prerogatif presiden. Gugatan itu dilakukan karena presiden haknya terpasung dalam memilih Kapolri dan Panglima TNI karena harus lewat persetujuan DPR.

Akil Mochtar menyebut ada pengaturan dalam Pilkada Kotawaringin Barat. Terpidana seumur hidup kasus suap MK ini bahkan mengklaim pernah satu mobil dengan Bambang Widjojanto (BW).

Eks Ketua MK, Akil Mochtar baru saja selesai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri sebagai saksi untuk Bambang Widjojanto. Usai diperiksa, Akil menyebut adanya pengaturan dalam proses persidangan sengketa Pilkada Kotawaringin Barat pada 2010.

Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) VI Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Kombes (Pol) Daniel Bolly Tifaona memastikan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar tengah diperiksa penyidik.