Banyak warga negara kehilangan hak pilihnya pada Pileg 9 April lalu karena buruknya Daftar Pemilih Tetap (DPT). Komnas HAM pun menilai telah terjadi penghilangan hak konstitusi pemilih secara masif.

Diperkirakan, sekitar 20 juta rakyat tidak bisa mengikuti Pemilu Legislatif kemarin karena namanya tidak masuk dalam DPT. Komnas HAM meminta Presiden SBY bertanggung jawab dengan meminta KPU untuk menyelenggarakan pemilu khusus.

Tradisi politik Indonesia pasca reformasi 1998 adalah munculnya kebiasaan koalisi politik nasional. Sayangnya koalisi politik yang pernah dibentuk baik pasca pemilu 1999 , maupun 2004 kerap tidak mampu menghadirkan pemerintahan yang efektif.

Lambatnya rekapitulasi manual penghitungan suara Pemiu Legisatif menimbulkan keraguan bahwa KPU mampu mengumumkan hasil pemilu  pada Sabtu 9 Mei 2009.

Akan dikirim dalam waktu 15 hari kerja. Padahal sampai detik ini saya belum menerima kartu tersebut. Mohon penjelasan Citibank agar tidak terjadi penyalahgunaan kartu yang "mungkin" telah dikirim kepada saya. Terima kasih.

"MK membuka pendaftaran perkara perselisihan hasil pemilu. Kalau belum ada penetapan dari KPU, pendaftaran di MK dianggap belum ada," ujar Ketua MK Mahfud MD.

Sejumlah pejabat negara menggelar rapat koordinasi di MK. Rapat akan membahas permohonan perkara perselisihan hasil pemilu 2009 yang bakal ditangani MK.

Pemilu legislatif 9 April kemarin menyisahkan permasalahan, terutama terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT). Namun Adminduk Depdagri mengatakan telah melakukan perbaikan dan menjamin tidak akan terjadi permasalahan DPT pada pilpres nanti

Kasus yang menimpa Antasari Azhar membuat sejumlah politisi muda dan masyarakat lainnya di Palembang menjadi prihatin. Mereka meminta aparat hukum dan pemerintah tidak mempolitisasi kasus ini untuk mengalihkan isu kecurangan pemilu.

Komnas HAM menyeriusi kisruh DPT. Untuk menyelidiki adanya pelanggaran HAM atau tidak, Depdagri dan KPU pun dipanggil untuk dimintai keterangan.