Ketum PD Anas Urbaningrum meminta agar Presiden SBY tidak didesak untuk turun tangan menyelesaikan permasalahan KPK-Polri. Sebab, masalah KPK-Polri merupakan urusan hukum.

KPK saat ini tengah menyidik perkara dugaan korupsi simulator SIM di Korlantas Polri. KPK ternyata tidak hanya melakukan penindakan, namun dalam waktu dekat KPK akan membuat sistem pencegahan di sana.

KPK memastikan akan menahan tersangka kasus korupsi simulator SIM di Korlantas Polri, Irjen Pol Djoko Susilo. Akan tetapi penahanan itu baru akan dilakukan setelah pemeriksaan saksi dianggap cukup.

Pertemuan antara pimpinan KPK dengan Kapolri Jenderal Timur Pradopo ternyata telah dilangsungkan pada Senin (7/8) malam kemarin. Akan tetapi dalam pertemuan itu masih belum ditelurkan adanya kesimpulan apa pun.

Beralaskan UU, KPK tak mau mundur dalam mengusut perkara Simulator SIM di Korlantas, meski Mabes Polri juga menyidik kasus yang sama. KPK juga memiliki alasan lain: Korlantas berhubungan langsung dengan kebutuhan rakyat banyak.

PKS meminta Presiden SBY harus segera turun tangan menyelesaikan masalah KPK-Polri. Hanya ketegasan Presiden SBY yang bisa menuntaskan masalah ini sebelum dampaknya meluas.

Penyidik Polri masih fokus mengusut kasus pengadaan driving simulation untuk pengajuan SIM. Polri belum berencana mengajukan gugatan sengketa kewenangan ke MK.

Beberapa pakar hukum angkat bicara mengenai MoU antara KPK-Polri-Kejaksaan. Tak sedikit yang menyudutkan KPK. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto meminta para pakar ini membaca MoU tersebut secara lengkap.

Bareskrim Polri sampai saat ini masih ngotot untuk ikut menyidik kasus Simulator SIM yang terjadi di internal Polri sendiri, Korlantas. Kengototan Polri ini menuai kritikan.

Dirut PT Inovasi Teknologi Indonesia, Sukotjo S Bambang, mulai dilindungi oleh LPSK terkait statusnya sebagai saksi kunci kasus simulator SIM di Korlantas Polri. Sukotjo merasa nyaman karena mendapat perlindungan.