Slogan kerja, kerja dan kerja mengusik ahli hukum. Pekerjaan yang mengesampingkan landasan hukum dalam menjalankan fungsi kepemerintahan bisa berakibat roda pemerintahan tidak efektif.

Buntut kejadian tersebut, Kalapas Sukamiskin Marselina Budiningsih bakal didengar keterangannya oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. Menkum HAM pun akan segera mengeluarkan keputusan terkait hal ini.

Kepolisian Daerah Metro Jaya telah menerima laporan dari ormas Front Pembela Islam (FPI) atas Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok). Ahok dilaporkan oleh FPI dengan tuduhan pasal pencemaran nama baik. 

FPI terus melancarkan aksi protes menolak dilantiknya Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi Gubernur DKI. Tingkah FPI itu membuat Ahok merekomendasikan pembubaran FPI ke Kemenkumham dan Kemendagri.

Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyerahan soal pembubaran FPI kepada Mendagri Tjahjo Kumolo. Menurutnya sekarang 'bola' sudah ada di tangan menteri.

Front Pembela Islam melaporkan Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ke Polda Metro Jaya. Ahok dilaporkan dengan beberapa tuduhan, fitnah, perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik. 

Perserteruan ormas Front Pembela Islam (FPI) dengan Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kian memanas. Kurang puas dengan aksi demo, FPI kini melaporkan Ahok ke Polda Metro Jaya. 

PPP kubu Djan Faridz meminta Komisi III DPR mengajukan hak interpelasi ke Menkum HAM Yasonna Laoly. Aduan itu akan dibahas di internal dan disampaikan saat memanggil Menkum HAM.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok merekomendasikan pembubaran Front Pembela Islam. Hal ini disebabkan aksi turun jalan ormas tersebut yang dinilai mengganggu.

Sekjen PPP versi Muktamar Jakarta Dimyati Natakusumah menyatakan ada 22 nama kader PPP yang masuk struktur kepengurusan DPP pihaknya. Ketua DPP PPP versi Muktamar Surabaya Isa Muchsin menepis klaim tersebut.