detikNews

Pilgub Jabar 2018, Partai Hanura Beri Sinyal Koalisi dengan Golkar

Partai Hanura Jabar memberikan sinyal akan berkoalisi dengan Partai Golkar. Untuk tiket Pilgub Jabar, jumlah kedua kursi dua parpol tersebut pas.

Jumat, 21 Apr 2017 18:49 WIB

detikNews

Datang ke Rakorda Hanura Jabar, Ridwan Kamil Minta Dukungan

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil terus mencari dukungan partai menjelang Pilkada Jawa Barat 2018. Hari ini ia mendatangi Rakorda Partai Hanura Jabar.

Jumat, 21 Apr 2017 16:46 WIB

detikNews

KPK: Kalau BAP Miryam Dibuka Bisa Hambat Penanganan Kasus e-KTP

DPR berencana menggulirkan hak angket mendesak KPK membuka berita acara pemeriksaan (BAP) Miryam S Haryani.

Jumat, 21 Apr 2017 10:18 WIB

detikNews

Hasil Akhir Real Count KPU: Ahok-Djarot 42,05%, Anies-Sandi 57,95%

Pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta nomor urut 3 Anies-Sandiaga tak terbendung di posisi atas dengan perolehan 57,95 persen.

Kamis, 20 Apr 2017 21:40 WIB

detikNews

Hak Angket Dianggap Bentuk Intervensi DPR terhadap KPK

DPR ingin mengajukan hak angket karena KPK menolak membuka rekaman pemeriksaan Miryam. Itu dianggap bentuk intervensi dari DPR terhadap penegakkan hukum.

Kamis, 20 Apr 2017 16:09 WIB

detikNews

Gulirkan Hak Angket KPK, DPR Juga akan Selidiki Laporan BPK

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menjelaskan tujuh indikasi ketidakpatuhan KPK. Apa saja?

Kamis, 20 Apr 2017 15:36 WIB

detikNews

DPR Gulirkan Hak Angket, KPK: Itu Hak, Kita Nggak Bisa Nolak

Komisi III DPR berencana menggulirkan dan membentuk pansus hak angket untuk mendesak KPK membuka rekaman BAP Miryam S Haryani. Apa kata KPK?

Rabu, 19 Apr 2017 02:58 WIB

detikNews

Desak KPK Buka Rekaman Pemeriksaan Miryam, DPR Gulirkan Hak Angket

DPR menggulirkan hak angket untuk mendesak KPK membuka rekaman pemeriksaan Miryam. Usulan itu didukung 6 fraksi.

Rabu, 19 Apr 2017 02:34 WIB

detikNews

Selain SN-RA, Farhat Abbas Sebut Oknum Komisi III Pengancam Miryam

Farhat Abbas menyebut pihak yang diduga mengancam Miryam Haryani hingga akhirnya memberikan keterangan palsu bukan hanya SN dan RA.

Selasa, 18 Apr 2017 10:53 WIB

detikNews

Para Pakar Hukum Tata Negara Sepakat MA Harus Anulir Status OSO

Para pendekar hukum tata negara yang tergabung dalam APHTN-HAN meminta Ketua MA Hatta Ali membatalkan pelantikan Ketua DPD Oesman Sapta Odang.

Senin, 17 Apr 2017 21:51 WIB