Pendampingan hukum dan diplomasi yang tanpa henti dapat membebaskan TKI yang dijatuhi hukuman mati di negara tempat mereka mencari nafkah. Di Malaysia, lima orang TKI mendapat ampunan dari hukuman mati setelah cara-cara tersebut ditempuh.

Anggota Komisi I DPR menganggap perlakuan kepada TKI khususnya di Arab Saudi dan Malaysia sudah tidak bisa ditolelir. Pengiriman TKI ke dua negara itu harus dihentikan segera. Tidak ada jalan lain.

23 WNI yang mayoritas pekerja rumah tangga (PRT) migran terancam hukuman mati di Saudi Arabia. Pemerintah RI diwanti-wanti agar tidak kecolongan agar kasus Ruyati tak lagi terulang.

TKI asal Bekasi, Ruyati binti Sapubi dipancung karena membunuh majikannya. Ada ketidakadilan untuk Ruyati. Analis Kebijakan Migrant Care Wahyu Susilo mengusulkan agar pengiriman TKW ke Arab Saudi dihentikan sampai RI-Arab Saudi membuat perjanjian yang melindungi TKW. Bila Anda setuju pendapat ini, pilih Pro!

Anggota Komisi I DPR Tjahjo Kumolo benar-benar tidak habis pikir dengan Dubes RI untuk Arab Saudi Gatot Abdullah. Bagaimana mungkin seorang Dubes tidak mengetahui soal hukuman mati satu warga negara yang harusnya dilindungi.

Kementerian Luar Negeri rencananya akan membentuk tim terpadu untuk membahas permasalahan yang dihadapi para WNI di luar negeri. Tim ini terdiri dari pemerintah, masyarakat sipil, penegak hukum, dan DPR.

TKI Ruyati binti Satubi (versi lain Sapubi) dihukum pancung di Arab Saudi. Masih banyak TKI lain yang akan mengalami nasib serupa Ruyati. RI pun berencana akan menghentikan pengiriman sementara (moratorium) TKI ke Arab Saudi.

Masalah yang mendasari kenapa BNP2TKI mengeluarkan KTKLN adalah untuk mengontrol lalu lintas (dan perlindungan) TKI atau TKW termasuk didalamnya Pelaut saya kira tidak tepat.

Fraksi PDI Perjuangan DPR menyesalkan sikap pemerintah yang tidak mengetahui hukuman mati yang dialami Ruyati di Arab Saudi. Pemerintah diminta meminta maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kelalaian tersebut.

Setiap warga negara asing (WNA) yang dihukum mati di Arab Saudi memang tidak pernah diberitahukan terlebih dahulu kepada pemerintah negara asalnya.