Dalam Perda No 3 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah ditegaskan, bagi warga yang kedapatan membuang sampah sembarangan akan dikenakan denda maksimal sebesar Rp 500 ribu, termasuk membuang puntung rokok.

Denda Rp 500 ribu bagi warga Jakarta yang membuang sampah sembarang dinilai Guru Besar Teknik Lingkungan ITB, Prof. Enri Damanhuri, sebagai upaya mendobrak gerakan disiplin masyarakat.

Desember mendatang Pemprov DKI akan segera menerapkan denda bagi pembuang sampah sembarangan Rp 500 ribu (perseorangan) dan Rp 50 juta (korporasi). Denda tersebut dinilai masih harus dilihat asas manfaatnya.

Jokowi-Ahok ingin membudayakan masyarakat Jakarta untuk hidup bersih dan tertib. Duo pemimpin nan kompak ini menerapkan denda 'go pek ceng' alias serba Rp 500 ribu bagi warganya yang nakal, seperti 4 denda ini:

Denda bagi warga yang buang sampah sembarangan sudah diatur dalam Perda Kebersihan DKI Jakarta. Dalam perda itu, pemulung yang mengais sampah di TPS tapi malah membuat sampak berserakan juga bakal dikenakan sanksi.

Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan aturan denda maksimal Rp 500 ribu bagi warganya yang buang sampah sembarangan. Penerapan aturan itu karena masih rendahnya disiplin dan kesadaran warga Jakarta dalam menjaga kebersihan lingkungannya.

Polda Metro Jaya siap memberi dukungan untuk Pemprov DKI dalam pelaksanaan Perda soal buang sampah. Polisi siap membantu Satpol PP untuk menegakkan Perda yang isinya antara lain denda Rp 500 ribu.

Gubernur DKI Jakarta Jokowi diminta tak tanggung-tanggung melaksanakan Perda soal kebersihan. Bukan hanya yang buang sampah saja yang harus dihukum.

Pihak Pemprov DKI tidak sendiri dengan menerapkan sanksi denda maksimal bagi pembuang sampah sembarangan Rp 500 ribu (perseorangan) dan Rp 50 juta (korporasi). Pemprov akan menggandeng polisi.

Masyarakat diminta tidak meragukan larinya uang sanksi denda maksimal bagi pembuang sampah sembarangan Rp 500 ribu (perseorangan) dan Rp 50 juta (korporasi). Uang akan masuk ke kas daerah.