Fraksi NasDem dan Hanura secara resmi menolak dana aspirasi senilai Rp 20 miliar tiap anggota DPR.

Ketua Umum Golkar Munas Ancol Agung Laksono setuju dan mendukung pencalonan Letjen (Purn) Sutiyoso sebagai Kepala BIN.

Komisi VII DPR dan Kementerian ESDM saat ini menggelar rapat kerja, salah satunya membahas target produksi minyak (lifting) di RAPBN 2016.

DPR melontarkan wacana terkait dana aspirasi sebesar Rp 20 miliar per anggota untuk pembangunan di daerah pemilihan masing-masing. Wacana ini pun menuai kritikan dari berbagai pihak karena dinilai melenceng dari fungsi legislatif itu sendiri.

DPR mengajukan dana aspiras sebesar Rp 11,2 triliun. Alasan karena Musrembang tidak optimal dinilai tidak logis karena DPR seperti mengkritik dirinya sendiri.

Dana aspirasi ini dinilai anggota dewan sangat bermanfaat demi menyerap aspirasi pembangunan di pedesaan yang selama ini tak diakomodir pemerintah.

Dana aspirasi anggota DPR kini kembali jadi pembicaraan. Setelah sempat gagal, dana aspirasi Rp 20 miliar per anggota kembali digodok melalui Panja.

 Fraksi Partai Golkar kubu Ical (Aburizal Bakrie) mempertimbangkan akan menyetujui usulan dana aspirasi sebesar Rp 11,2 triliun per tahun.

Wacana memberikan dana aspirasi sebesar Rp 11,2 triliun per tahun untuk 560 anggota DPR rentan diselewengkan dan berpotensi jadi 'bancakan'.

DPR melalui Badan Anggaran dan Badan Legislasi mengusulkan adanya dana aspirasi yang dikemas dalam 'Program Pembangunan Daerah Pemilihan'.