Tim sukses masing-masing pasangan calon capres dan cawapres terus mencari dukungan rakyat. Tim pemenangan Mega-Prabowo misalnya, akan menggelar deklarasi di lokasi dekat hamparan lumpur Lapindo.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) membereskan DPT pilpres sebelum menetapkan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) serta menyusun jadwal pelaksanaan kampanye pilpres.

Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) menilai persoalan DPT merupakan domain KPU. FKB merasa tidak perlu menggunakan hak angket kepada pemerintah. FKB pun menyatakan penolakan dan pencabutan dukungannya atas usul hak angket tersebut.

Meski PAN, PPP, PKB  mendukung disetujuinya hak angket pelanggaran konstitusional warga negara dalam memilih, namun PD memastikan hal itu tidak akan menggangu komitmen partai peserta koalisi.

Pimpinan pansus yang akan menggodok hak angket terkait kekisruhan DPT akan dibentuk pekan depan. Setelah itu tim akan segera bekerja secepatnya.

Ketua DPR Agung Laksono meminta semua fraksi DPR segera mengirimkan wakilnya untuk menjadi anggota angket DPT. Jumlah keseluruhan ada 28 anggota angket termasuk ketua yang dipilih secara internal.

Ketua DPR Agung Laksono berharap evaluasi DPT melalui hak angket DPR dapat terselesaikan pada masa bakti ini. Meskipun bisa saja hak angket diwariskan kepada anggota DPR musim depan.

Keputusan KPU memajukan jadwal penetapan capres dan cawapres Pilpres dikritik Bawaslu. Keputusan itu memang tidak melanggar aturan, tapi dinilai tidak memperhatikan aspek kesiapan.

Mulai 29 Mei-1 Juni 2009, KPU melarang capres-cawapres melakukan kampanye. Di masa larangan kampanye ini, secara kebetulan Presiden SBY sedang berada di luar negeri.

Mendagri siap hadir dan memberikan keterangan kepada DPR, apabila diminta, terkait carut-marut DPT pileg. Hal ini sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada hak angket DPR.