Komposisi majelis hakim tipikor dengan 3 hakim ad hoc dan 2 hakim karier diniliai sudah tepat. Perubahan komposisi hakim justru menghilangkan roh dari institusi pengadilan Tipikor.

Ketua DPR Agung Laksono membantah dirinya tergesa-gesa dalam memutus pengesahan RUU MA dalam sidang paripurna Oktober 2008 lalu. Menurutnya, ia sudah mematuhi tata tertib yang ada.

Kejagung meminta seluruh kasus korupsi disidangkan di Tipikor. Kejaksaan ingin tidak ada lagi diskriminasi di dalam persoalan hukum yang sama atau terkait korupsi.

Kejagung meminta status jaksa KPK yang melakukan penuntutan di pengadilan tipikor, diperjelas. Alasannya, menurut UU 16/2004 tentang Kejaksaan RI, yang melakukan penuntutan umum adalah kejaksaan negeri, kejaksaan tinggi, dan kejaksaan agung dibawah koordinasi Jaksa Agung.

Mahkamah Konstitusi telah menolak permohonan uji materiil UU No 42/2008 tentang Pemilihan Presiden. Ketua Panitia Khusus RUU Pilpres Ferry Mursyidan Baldan menilai putusan tersebut sudah tepat.

Karena situasi yang memanas, rapat dengar pendapat RUU Pangadilan Tipikor di DPR sempat diskors selama 5 menit setelah Gayus Lumbuun ribut dengan pengacara senior OC Kaligis.

ICW memprediksi RUU Pengadilan Tipikor tidak akan selesai tepat waktu. Oleh karena itu, LSM antikorupsi tersebut sedang menggarap draft Perppu tentang Pengadilan Tipikor.

RUU JPSK tidak akan selesai pada masa sidang sekarang. DPR pun minta pemerintah dan BI tetap memperketat pengawasan bank-bank.

Badan Kehormatan (BK) DPR akan memanggil Ketua DPR Agung Laksono terkait kasus pelanggaran kode etik DPR dalam pengesahan RUU Mahkamah Agung (MA). BK menjadwalkan meminta keterangan Agung Kamis (19/2/2009).

Susahnya mencapai kuorum dalam setiap rapat di DPR, membuat rencana pengesahan RUU Pengadilan Tipikor masih mentok. DPR dinilai memang ingin menghilangkan pengadilan tersebut.