21 Penyidik KPK terancam dijadikan tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri atas dugaan kepemilikan senpi dengan masa pakai kedaluwarsa. Saat ini penyidik Bareskrim sedang melakukan penyelidikan untuk melengkapi barang bukti.

Dua pimpinan KPK dinyatakan sebagai tersangka. Selain itu 21 penyidiknya juga terancam dijadikan tersangka karena atas dugaan kepemilikan senpi yang masa berlakunya sudah kadaluarsa.

Bareskrim Polri yang saat ini sedang mengusut kasus kepemilikan senpi 21 penyidik KPK. Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul mengatakan, hal itu wajar saja. 

Semua pihak saat ini tengah menunggu keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal polemik Kapolri setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan praperadilan Komjen Budi Gunawan (BG).

Presiden Joko Widodo kabarnya akan segera mengambil sikap terkait karut marut polemik KPK-Polri, termasuk soal nasib calon Kapolri Komjen Budi Gunawan. Rekomendasi siapa yang bakal dijalankan Jokowi, dari Tim 9 atau Koalisi Indonesia Hebat (KIH)?

Wapres Jusuf Kalla (JK) memberi sinyal akan ada pengumuman penting sore ini di Istana Negara. Soal apa pengumumannya, JK tak mau memberi penjelasan. JK hanya meminta agar wartawan tak pulang cepat sore ini. 

Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tak goyah, sejak awal sampai kini koalisi pendukung Jokowi-JK itu terus mendorong pelantikan Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri. Kekompakan KIH ini membuat posisi Presiden Jokowi dilematis, keputusan apa yang akan diambil pemimpin yang dipilih secara langsung oleh rakyat?

Harapan penyelamatan KPK kini ditumpukan ke Presiden Jokowi. Sang Presiden yang menyebut dirinya sebagai Nakhoda Kapal Indonesia Raya diharapkan segera membuat keputusan yang menyelamatkan KPK dari kepunahan.

Belakangan KPK semakin dilemahkan dengan berbagai kasus hukum yang disangkakan oleh Bareskrim Mabes Polri. Saat menghadiri paripurna pengerahan LHKPN, Ketua DPD Irman Gusman menyatakan dukungan instansinya pada KPK.

Waketum PAN Dradjad Wibowo menilai kondisi KPK benar-benar darurat setelah dua pimpinan KPK jadi tersangka. Dradjad menilai Presiden Jokowi perlu lekas mengambil tindakan.