Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) selama 2014 telah menerima 400 pengaduan atau keluhan masyarakat.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hingga kini masih mengakui kepengurusan Partai Golongan Karya versi Munas di Riau 2009 lalu.

Kubu DPP Golkar hasil Munas Jakarta yang dipimpin Agung Laksono cs menolak mengakui hal tersebut. Agung menyatakan kalau kepengurusan versi Munas Riau adalah format lama dan sudah tidak berlaku.

Ketua DPP Golkar hasil Munas Jakarta, Leo Nababan mengatakan kebijakan itu harus diapresiasi karena membuat kesetaraan pihaknya dengan kubu Aburizal Bakrie alias Ical.

Setelah Sekretaris Jenderal Idrus Marham, Senin sore ini giliran Wakil Ketua Umum versi Munas Bali, Theo L. Sambuaga menyambangi kantor DPP Golkar di jalan Anggrek Nely, Slipi, Jakarta Barat.

Kubu Golkar Hasil Munas Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie (Ical) optimistis bakal mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Idrus Marham pun mengajak kubu Agung Cs kembali ke jalan yang benar.

Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya pimpinan Aburizal Bakrie (Ical) akan merebut kantor DPP Golkar di Slipi, Jakarta Barat. Bagaimana tanggapan Agung Laksono cs?

Perwakilan kepengurusan kubu Agung Laksono hari ini menemui Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly terkait perlengkapan berkas laporan laporan penyelenggaraan Munas.

"Sehubungan dengan itu, maka PPP merasa kalau Perppu Pilkada dapat dipahami scr politis sebagai ikhtiar menegakan demokrasi dan kedaulatan rakyat," kata Djan.

"Kita baru menerima tapi belum ada waktu untuk meneliti," kata Menkum HAM Yasonna H Laoly, usai menghadiri acara peringatan Hari Anti Korupsi di Graha Sabha Pramana (GSP) UGM di Bulaksumur, Selasa (9/12/2014).